Khamami Lantik Pejabat Struktural, Kepala Puskesmas, dan Kepala Sekolah

 

Bupati Mesuji Khamami melantik sebanyak 152 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, Rabu (27/09/2017). Jumlah tersebut terdiri atas 8 pejabat eselon II, 67 pejabat eselon III, 56 pejabat eselon IV. Selain itu, pada kesempatan itu juga dilakukan pelantikan terhadap dua orang kepala puskesmas dan 16 orang kepala sekolah, serta serah terima tugas terhadap 28 orang pelaksana tugas kepala sekolah.

Ada yang berbeda dari pelantikan kali ini, selain merupakan pelantikan yang pertama kali dilakukan sejak dilantiknya Khamami sebagai Bupati Mesuji pada periode kedua, juga pelantikan pertama kali dilakukan di balai desa.

“Pelantikan pada hari ini kita laksanakan di Balai Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur agar saudara sekalian mengenal dan melihat langsung kondisi wilayah di Kabupaten Mesuji, mengetahui kesulitan yang dihadapi masyarakat sehingga dapat dipikirkan untuk dicari solusinya, sekaligus dalam rangka meninjau persiapan lokasi kunjungan menteri di Mesuji Timur,” ujarnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pada Pasal 162 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa Bupati yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

“Pelantikan pada hari ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor: 800/4286/SJ Tanggal 18 September 2017 perihal Persetujuan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” ucapnya.

Lanjutnya, sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor: B-1053/KASN/4/2017 Tanggal 7 April 2017 dan surat Nomor: B-1685/KASN/6/2017 Tanggal 14 Juni 2017 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji terdapat penempatan beberapa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Jabatan Administrasi, dan Jabatan Pengawas yang tidak sesuai dengan hasil Uji Kesesuaian (Job fit), sehingga perlu dilakukan pelantikan pada hari ini dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Perubahan APBD Mesuji 2017, Pendapatan dan Belanja Diasumsikan Naik

 

Pemerintah Kabupaten Mesuji mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017. Pengantar Nota Keuangan raperda perubahan APBD disampaikan oleh Bupati Mesuji Khamami, Rabu (27/09/2017) dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Mesuji di Wiralaga Mulya.

Bupati Khamami menyampaikan secara keseluruhan jumlah Pendapatan Daerah diasumsikan sebesar Rp 748.091.280.517,- atau naik 0,57% dari APBD murni. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan perolehan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

“Namun demikian, dari sektor Penerimaan Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp 3.937.438.000,- atau turun 0,67% yang diakibatkan berkurangnya jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017,” terangnya.

Sedangkan untuk Belanja Daerah diasumsikan sebesar Rp 777.384.960.422,26 atau naik 1,55%. Komposisinya terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 349.704.716.998,20 dan Belanja Langsung sebesar Rp 427.680.243.424,06.

Untuk Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 49.292.550.100,26 yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SILPA) tahun sebelumnya Rp 26.550.346.100,26 dan penerimaan piutang daerah sebesar Rp 22.742.204.000,-.

Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 19.998.870.195,- dengan rincian Penyertaan modal investasi daerah sebesar Rp 1.500.000.000,- dan pembayaran pokok utang sebesar Rp 18.498.870.195,-.

“Saya menyadari bahwa tidak semua usulan dan kebutuhan dapat kita tampung, karena kemampuan keuangan kita yang terbatas, sedangkan permasalahan yang harus ditangani masih cukup banyak. Program kegiatan yang belum dapat dijalankan pada tahun anggaran ini, akan diperhatikan pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu, kiranya agar dapat kita pahami bersama,” ucapnya.

Pada agenda sidang paripurna tersebut juga diakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Bupati Khamami dan Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrulloh.