Pemkab dan DPRD Mesuji Sepakati Raperda APBD TA 2018

Pemerintah Kabupaten Mesuji dan DPRD Kabupaten Mesuji akhirnya menyepakati rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama nota kesepakatan antara Bupati Mesuji Khamami dan Ketua DPRD Fuad Amrulloh, Rabu (20/12/2017) di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Wiralaga Mulya.

Adapun nilai yang disepakati yaitu pendapatan daerah sebesar Rp 846.653.454.127,- dan belanja daerah sebesar Rp 886.227.966.227,-. Sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp 39.574.512.100,- yang diperoleh dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya.

Dengan telah disetujuinya Raperda tentang APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, raperda tersebut akan diproses lebih lanjut untuk disampaikan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat evaluasi dan mendapatkan nomor registrasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

“Alhamdullillah, setelah melalui berbagai proses dan tahapan pembahasan, maka pada hari ini telah tiba saatnya penandatanganan persetujuan bersama. Untuk itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, Panitia Khusus DPRD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mesuji atas upaya dan kerja keras selama ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat,” ucapnya.

Bupati Khamami Minta Aparatur Desa Maksimalkan Peran dan Fungsi

Bupati Mesuji Khamami mengingatkan kepada para aparatur desa menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal. Itu disampaikannya di hadapan para kepala desa, perangkat desa, BPD, RT, RK, dan linmas se-Kecamatan Way Serdang saat acara rapat koordinasi dan silaturahmi bersama di Halaman Kantor Camat Way Serdang, Bukoposo, Rabu (20/12/2017).

Menurut Khamami, perlu dilakukan evaluasi terhadap fungsi dan peran masing-masing aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan.

“Masing-masing harus paham peran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap tugasnya. Jangan hanya makan gaji buta. Khususnya BPD harus tahu kewenanganya, diantaranya mengawasi jalannya pemerintahan desa, menyetujui peraturan desa yang diajukan kepala desa, serta menyampaikan aspirasi masyarakat desa. Jangan sampai BPD tidak tahu anggaran APBDes di desanya, ini tidak boleh terjadi lagi, ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Camat Way Serdang I Komang Sutiaka mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Mesuji dan memberikan arahan kepada aparatur desa se-Kecamatan Way Serdang. Kegiatan ini selain untuk silaturahmi, juga sebagai ajang evaluasi serta pemantapan program untuk tahun 2018 yang akan datang. Selain itu, juga serahkan santunan bagi lansia dan anak yatim.

“Kecamatan Way Serdang sebagai salah satu kecamatan yang tersukses dalam pelaksanaan kegiatan di desa-desa. Selain realisasi Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 100% sebesar Rp 677 juta. Mudah-mudahan pada tahun 2018, Kecamatan Way Serdang semakin muncul inovasi-inovasi pembangunan sesuai dengan arahan Pak Bupati,” ucapnya.

Bupati Khamami Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2018

Bupati Mesuji Khamami menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Mesuji terhadap Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Mesuji, yang digelar di Gedung DPRD, Wiralaga Mulya, Selasa (19/12/2017).

Dari beberapa pandangan umum yang disampaikan, sebagian besar menyoroti penyusunan dan penyampaian Raperda tentang APBD Kabupaten Mesuji agar kedepan tidak terlambat dan disampaikan tepat waktu.

Selain itu, salah satu pandangan umum dari Fraksi Nasdem menanyakan mengenai alokasi anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Dikatakan Khamami bahwa dalam pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan, Pemkab Mesuji telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni alokasi 20% digunakan untuk bidang pendidikan dan alokasi 10% untuk bidang kesehatan.

Ada juga saran yang diberikan dari Fraksi Mesuji Raya yang meminta agar Pemkab Mesuji kedepan lebih mengutamakan kualitas pekerjaan yang dibangun, serta pertanyaan dari Fraksi PAN tentang penanganan sampah di lokasi pasar.

“Dari beberapa pandangan umum yang disampaikan tujuh fraksi DPRD Kabupaten Mesuji dapat disimpulkan bermakna saran yang membangun, pertanyaan yang memerlukan jawaban, himbauan serta pernyataan yang positif atas penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Untuk itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Mesuji saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujar Khamami.

Belanja Daerah APBD Mesuji TA 2018 Diasumsikan Naik Rp 89,7 Milyar

Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 diasumsikan sebesar Rp 868.011.966.227,- atau naik sebesar Rp 89.747.713.804,74 atau setara 11,53% dari tahun anggaran sebelumnya.

Hal ini diketahui saat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran (TA) 2018 oleh Bupati Mesuji Khamami kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mesuji di Ruang Paripurna DPRD, Wiralaga Mulya, Senin (18/12/2017).

Dalam kesempatan itu, disampaikan pula bahwa untuk Pendapatan Daerah diasumsikan naik sebesar  Rp.89.729.286.610,- atau naik 11,85% menjadi sebesar Rp.846.653.454.127,-. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.22.858.512.100,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SILPA) tahun sebelumnya, serta Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.1.500.000.000,-  yang merupakan Penyertaan modal investasi daerah pada Bank Lampung. Dengan demikian, Pembiayaan Netto sebesar Rp.21.358.512.100,-.

Melalui sambutannya, Bupati Khamami mengingatkan kepada seluruh organsiasi perangkat daerah (OPD) untuk mengurangi kegiatan yang memboroskan anggaran, tetapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, serta tidak melakukan belanja perlengkapan kantor yang telah dianggarkan pada anggaran sebelumnya.

“Kita sebagai pelayan masyarakat harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Jangan sampai kita bermewah-mewah, namun rakyat masih susah, serta selalu pedomani peraturan dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.

Tingkatkan Kemampuan Analis Kebutuhan Diklat, BKDD Mesuji Gelar Diklat AKD

Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Analis Kebutuhan Diklat (AKD) yang berlangsung di POP Hotel, Bandarlampung, Senin (18/12/2017). Diklat dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Nawawi Matni dan dihadiri oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional BPSDM Provinsi Lampung Siti Boru Siahaan, serta Kepala BKDD Kabupaten Mesuji Beddi.

Diklat diikuti oleh sebanyak 35 peserta yang merupakan kasubbag umum dan kepegawaian pada masing-masing OPD dan akan menerima materi 68 jam pelajaran yang berlangsung selama enam hari dengan pemateri dari Biro Organisasi Provinsi Lampung dan BPSDM Provinsi Lampung.

Menurut Kepala BKDD Kabupaten Mesuji Beddi, tujuan dari diselenggarakannya diklat tersebut  adalah untuk membekali aparatur khususnya dalam melakukan analisis kebutuhan diklat secara tepat, sesuai dengan kebutuhan organisasi selain itu juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara jelas kebutuhan diklat bagi pegawai yang akan dilatih.

“Pada akhir diklat ini nantinya para peserta akan membuat sebuah action plan rencana kebutuhan diklat tahun 2018 pada masing-masing OPD. Output yang diharapkan para peserta akan mampu menganalisis kebutuhan diklat pada OPD masing-masing,” terangnya.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Nawawi Matni menyambut baik dengan dilaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan analis kebutuhan diklat pada masing-masing OPD.

Diklat ini menurutnya sangat penting karena untuk menghasilkan diklat yang berkualitas, diperlukan suatu kemampuan untuk melakukan analisis kebutuhan diklat untuk para perancang program diklat agar perencanaan program diklat dapat efektif dalam rangka pembangunan sumber daya aparatur dalam kerangka reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Saya berharap peserta setelah mengikuti diklat ini mampu melaksanakan analisis kebutuhan diklat di masing-masing OPD. Kedepan, pelaksanaan diklat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga bermanfaat bagi peningkatan kapasitas aparatur yang bermuara pada peningkatan kinerja aparatur,” ujarnya.

Kabupaten Mesuji Tampilkan Potensi Kerajinan dan Wisata di Lampung Fair 2017

Berbagai potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Mesuji dipamerkan di anjungan Kabupaten Mesuji dalam event Lampung Fair 2017 yang digelar di PKOR Way Halim, Bandarlampung yang berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan 29 Desember 2017.

Sesuai dengan tema Lampung Fair 2017 kali ini, “Terus Maju dan Sejahtera Lampungku Treasure of Sumatera”, anjungan Kabupaten Mesuji menampilkan sejumlah potensi unggulan diantaranya produk kerajinan, UMKM, dan potensi alam serta pariwisatanya, dan lain sebagainya.

Beberapa hasil kerajinan diantaranya adalah kain sulam ulat yang menjadi primadona dan ciri khas Mesuji. Tak ketinggalan juga ditampilkan beraneka ragam panganan khas Mesuji dari tujuh kecamatan yang ada, diantaranya sambelingkung, kerupuk ikan, kemplang, pempek, dan lain sebagainya.

Sejumlah potensi wisata juga dipamerkan dalama kesempatan ini, antara lain Waterpak Taman Kehati dan wisata air Sungai Mesuji. Selain itu, juga ditampilkan berbagai capaian pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui program-program yang inovatif.

Wakil Bupati Mesuji Saply berharap melalui event ini dapat menjadi ajang promosi dalam rangka memperkenalkan potensi Kabupaten Mesuji sebagai salah satu kabupaten baru yang ada di Provinsi Lampung kepada masyarakat.

“Harapan melalui kegiatan ini dapat menarik calon investor untuk dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Mesuji dengan kemudahan dalam perizinannya yang didukung dengan keberadaan jalan tol Trans Sumatera dan infrastruktur lainnya. Bila investor masuk ke Mesuji akan semakin mendorong dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat,” harapnya, saat menerima kunjungan Kapolda Lampung Irjen Pol Suroso Hadi Siswoyo beserta rombongan seusai upacara pembukaan Lampung Fair 2017 di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Jumat (15/12/2017).

Hadiri Workshop LKPP, LPSE Mesuji Optimis Rampungkan Sembilan Standardisasi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menggelar Workshop Nasional Percepatan Standardisasi LPSE dengan tema “Peningkatan Awareness Pimpinan Daerah terhadap Percepatan Standardisasi LPSE”.

Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Rizal Fauzi didampingi Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sekaligus Kepala LPSE Kabupaten Mesuji Sayyid Nasir, bersama dengan sekretaris daerah kabupaten/kota dan kepala LPSE dari 34 provinsi dan 211 kabupaten/kota se-Indonesia.

Pada acara itu juga dilakukan penandatanganan Roadmap Percepatan Standardisasi LPSE yang dilakukan antara LKPP RI dengan sekretaris daerah kabupaten/kota dan Penandatanganan Hibah Cyber room kepada LPSE Provinsi.

Acara workshop dibuka langsung oleh Kepala LKPP RI Agus Prabowo di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Selasa (12/12/2017) dan berlangsung selama satu hari dengan menghadirkan narasumber dari LKPP RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan LPSE Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Agus menyatakan bahwa kegiatan workshop ini dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses standardisasi LPSE sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik  dan dalam rangka meningkatkan LPSE provinsi/kabupaten/kota yang telah memenuhi 17 standar dalam pembinaan atau pendampingan proses standardisasi LPSE.

Sementara itu di lokasi acara, Kabag Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sayyid Nasir mengatakan bahwa saat ini LPSE Kabupaten Mesuji baru memiliki enam standardisasi LPSE.

“Mudah-mudahan melalui kegiatan workshop ini akan kita upayakan untuk menambah tiga standardisasi lagi, sehingga mampu memenuhi sembilan standardisasi LPSE sebelum tahun 2017 berakhir sesuai amanat Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2015,” ujarnya.

Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Ikuti Pembekalan Kepemimpinan Kemendagri

Bupati Mesuji Khamami dan Wakil Bupati Mesuji Saply mengikuti kegiatan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan III Tahun 2017 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan dibuka Mendagri, Tjahjo Kumolo di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Rabu (06/12/2017) dan akan berlangsung selama tiga hari.

Kegiatan pembekalan ini bertujuan untuk pemantapan kepemimpinan daerah dalam rangka mempercepat laju pembangunan Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji, kegiatan tersebut juga diikuti oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 202 kabupaten/kota se-Indonesia, serta istri kepala daerah dan istri wakil kepala daerah.

Dalam kegiatan ini akan disampaikan sejumlah materi pembekalan, diantaranya peran kepala daerah dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara, isu-isu aktual di bidang pendidikan, bidang lingkungan hidup, bidang pertanian, bidang pembangunan infrastruktur, serta peningkatan daya saing daerah dalam rangka pencapaian pembangunan Nasional.

Sejumlah pemateri dijadwalkan akan mengisi kegiatan tersebut, diantaranya Panglima TNI, Kapolri, Ketua DPD RI, Ketua KPK, Kepala BPK, Kepala BPKP, Menteri PU dan Pera, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, Jampidsus, dan beberapa dirjen Kemendagri, serta pakar tata pemerintahan.

Bupati Khamami Ancam Tarik Randis Tak Terawat

Bupati Mesuji Khamami mengancam akan menarik kendaraan dinas (randis) para pejabat di lingkungan Pemkab Mesuji yang kondisinya tidak terawat. Pasalnya beberapa randis yang ada, terutama kendaraan roda empat (mobil) saat ini dalam kondisi yang tidak terawat, bahkan beberapa diantaranya rusak.

Pemkab Mesuji melalui dana APBD sebenarnya telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk biaya perawatan, ganti oli, pajak kendaraan, dan BBM selama satu tahun, serta asuransi kendaraan semua resiko yang nilainya mencapai puluhan juta setiap mobil.

“Banyak ditemukan randis dalam kondisi mati pajak, ban gundul, atau tidak terawat, sementara dana pemeliharaan sudah diambil. Dana pemeliharaan randis seharusnya digunakan untuk perawatan randis, bukan dibawa pulang untuk kebutuhan rumah tangga. Jika masih ada randis dalam kondisi tersebut, maka akan ditarik dan pejabat bersangkutan agar menggunakan kendaraan sendiri,” ucapnya, Sabtu (02/12/2017) di rumah dinasnya.

Dia juga mengingatkan kepada pejabat yang diberikan fasilitas randis agar dirawat seperti kendaraan milik sendiri. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah wajib untuk mengingatkan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Kita prihatin ada mobil dinas mogok di tengah jalan, ada yang diikat pakai tali rafia pada bagian bodi, ada yang bannya gundul, ada yang bannya lima buah berbeda-beda, kondisi AC yang mati, maupun mati lampu sebelah. Mobil dinas harus dirawat seperti mobil sendiri. Mobil dinas saya, BE 1 L Toyota Fortuner tahun 2012 masih sangat bagus dan tidak ada masalah sampai saat ini, karena rutin servis berkala,” ujarnya.

Bupati Mesuji: Pekerjaan Tak Sesuai Kontrak, Jangan Diterima

Bupati Mesuji Khamami mengingatkan kepada jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk berhati-hati dalam menerima pekerjaan atau barang. Dia mengimbau agar kepada jajarannya agar tidak menerima pekerjaan atau barang yang tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Menurutnya, jika pekerjaan atau barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak yang ada dapat dikatakan fiktif dan dapat berakibat ancaman hukuman pidana. Dia juga mengingatkan kepada pengawas kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan dokumen kontrak pekerjaan dan menerima barang harus sesuai kontrak. Untuk itu, dia minta kepada jajarannya agar lebih teliti dan hati-hati dalam menerima setiap pekerjaan atau barang baik dalam spesifikasi, kuantias, dan lain-lain, serta selalu pedomani peraturan pelaksanaannya agar terhindar dari kesalahan.

“Barang yang diterima harus sesuai kontrak, jika tidak sesuai agar tidak diterima. Hindari menerima pekerjaan fiktif, tingkatkan kehati-hatian dan selalu pedomani peraturan yang ada,” ujarnya, Rabu (29/11/2017) di rumah dinasnya.