Pengurus KONI Kabupaten Mesuji Dilantik

Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mesuji resmi dilantik. Pelantikan Pengurus KONI masa bakti 2017-2021 dipimpin oleh Wakil Ketua Umum I KONI Provinsi Lampung, Hannibal di Halaman Taman Kehati, Mekar Jaya, Rabu (04/10/2017). Ketua Umum KONI Kabupaten Mesuji dijabat oleh Bupati Mesuji, Khamami, sedangkan Sekretaris Umum dijabat oleh Syamsudin dan Bendahara Umum Ahmad Huda.

Pada kesempatan itu, Hannibal mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus KONI Kabupaten Mesuji. Dia berharap dengan kepengurusan saat ini mampu membawa kemajuan bidang olahraga di Kabupaten Mesuji.

“Di Provinsi Lampung, hanya KONI Kabupaten Mesuji yang diketuai oleh bupatinya. Saya berharap dengan kepengurusan yang dilantik pada hari ini, mampu mencetak atlet-atlet berbakat yang dapat membawa kemajuan prestasi olahraga dan mengharumkan nama Kabupaten Mesuji,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Khamami berharap nantinya jika ada even-even olahraga yang mewakili Kabupaten Mesuji harus diwakili oleh atlet asli putra daerah Mesuji. Dia juga mendorong kepada seluruh kepala desa untuk memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana olahraga untuk lebih memasyarakatkan olahraga di desanya masing-masing.

“Saya menginginkan agar olahraga Kabupaten Mesuji untuk bangkit, kita tunjukkan bahwa Mesuji mampu berprestasi di bidang olahraga. Sebenarnya potensi atlet-atlet di Mesuji cukup besar. Semoga dengan keberadaan KONI Mesuji, mampu memunculkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan Kabupaten Mesuji pada masa yang akan datang,” ucapnya.

Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ Tentang Pedoman Pelasanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, serta terbitnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dimana salah satu aksi RAD-PPK tersebut adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mesuji Timur diwajibkan untuk mempublikasikan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 maka berikut dipublikasikan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017

  1. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima Tahun Anggaran 2017
  2. Daftar Nama Calon Penerima Bansos Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2017

 

Bupati Khamami Usulkan “Begawe Caram” Jadi Nama RSUD Mesuji

Bupati Khamami mengusulkan nama “Begawe Caram” menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mesuji. Hal ini diutarakannya saat memberikan sambutan pada acara pelantikan pejabat struktural dan fungsional di Balai Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur, Rabu (27/09/2017) lalu.

“Sejak beroperasi pada 22 Oktober 2016 lalu, RSUD Mesuji belum memiliki nama. Usulan nama tersebut diambil dari semboyan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang baru. Selain mencerminkan kearifan lokal masyarakat Mesuji yang damai dalam kebersamaan dan kegotong-royongan, juga diharapkan mampu membawa semangat kekompakan dan kerjasama dalam membangun Kabupaten Mesuji yang saat ini sedang giat-giatnya membangun di segala bidang,” terangnya.

RSUD Mesuji merupakan rumah sakit milik Pemkab Mesuji yang berlokasi di Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, menempati lahan sekitar tujuh hektar, serta melayani pasien umum dan peserta asuransi BPJS Kesehatan.

RSUD Mesuji sendiri dikenal dengan rumah sakit tanpa kelas, seluruh ruang rawat inap dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC). Selain itu, juga didukung fasilitas lainnya seperti ruangan perawatan penyakit dalam, kamar operasi, instalasi gawat darurat, laboratorium, radiologi, poliklinik umum dan penyakit dalam, poliklinik gigi, serta poliklinik kebidanan dan kandungan.

Tak Kuorum, Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Raperda P-APDB Ditunda

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017 terpaksa harus ditunda.

Paripurna sedianya dijadwalkan berlangsung pada Kamis (28/09/2017), namun karena jumlah kehadiran anggota dewan tidak kuorum, yakni hanya dihadiri oleh 16 anggota dewan dari total 35 orang anggota dewan, maka terpaksa ditunda.

Diakui Wakil Ketua I DPRD Mesuji, Musholi Rais selaku pimpinan rapat menggantikan Ketua DPRD yang berhalangan karena menghadiri undangan acara penandatanganan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi bersama Bupati Mesuji yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandarlampung, terpaksa harus menunda agenda rapat paripurna karena tidak kuorum.

“Saya tidak mau memimpin rapat paripurna apabila orangnya tidak ada, meskipun dalam absen kehadiran sudah mencukupi untuk dilangsungkan rapat, yakni ada 18 orang, tapi pada saat rapat dimulai hanya 16 orang saja anggota dewan yang ada di dalam ruang rapat artinya khan tidak kuorum, jadi kita skors dulu, nanti akan kita agendakan untuk dibamuskan lagi minggu depan,” terangnya.

Khamami Lantik Pejabat Struktural, Kepala Puskesmas, dan Kepala Sekolah

 

Bupati Mesuji Khamami melantik sebanyak 152 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, Rabu (27/09/2017). Jumlah tersebut terdiri atas 8 pejabat eselon II, 67 pejabat eselon III, 56 pejabat eselon IV. Selain itu, pada kesempatan itu juga dilakukan pelantikan terhadap dua orang kepala puskesmas dan 16 orang kepala sekolah, serta serah terima tugas terhadap 28 orang pelaksana tugas kepala sekolah.

Ada yang berbeda dari pelantikan kali ini, selain merupakan pelantikan yang pertama kali dilakukan sejak dilantiknya Khamami sebagai Bupati Mesuji pada periode kedua, juga pelantikan pertama kali dilakukan di balai desa.

“Pelantikan pada hari ini kita laksanakan di Balai Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur agar saudara sekalian mengenal dan melihat langsung kondisi wilayah di Kabupaten Mesuji, mengetahui kesulitan yang dihadapi masyarakat sehingga dapat dipikirkan untuk dicari solusinya, sekaligus dalam rangka meninjau persiapan lokasi kunjungan menteri di Mesuji Timur,” ujarnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pada Pasal 162 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa Bupati yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

“Pelantikan pada hari ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor: 800/4286/SJ Tanggal 18 September 2017 perihal Persetujuan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” ucapnya.

Lanjutnya, sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor: B-1053/KASN/4/2017 Tanggal 7 April 2017 dan surat Nomor: B-1685/KASN/6/2017 Tanggal 14 Juni 2017 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji terdapat penempatan beberapa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Jabatan Administrasi, dan Jabatan Pengawas yang tidak sesuai dengan hasil Uji Kesesuaian (Job fit), sehingga perlu dilakukan pelantikan pada hari ini dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Perubahan APBD Mesuji 2017, Pendapatan dan Belanja Diasumsikan Naik

 

Pemerintah Kabupaten Mesuji mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017. Pengantar Nota Keuangan raperda perubahan APBD disampaikan oleh Bupati Mesuji Khamami, Rabu (27/09/2017) dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Mesuji di Wiralaga Mulya.

Bupati Khamami menyampaikan secara keseluruhan jumlah Pendapatan Daerah diasumsikan sebesar Rp 748.091.280.517,- atau naik 0,57% dari APBD murni. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan perolehan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

“Namun demikian, dari sektor Penerimaan Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp 3.937.438.000,- atau turun 0,67% yang diakibatkan berkurangnya jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017,” terangnya.

Sedangkan untuk Belanja Daerah diasumsikan sebesar Rp 777.384.960.422,26 atau naik 1,55%. Komposisinya terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 349.704.716.998,20 dan Belanja Langsung sebesar Rp 427.680.243.424,06.

Untuk Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 49.292.550.100,26 yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SILPA) tahun sebelumnya Rp 26.550.346.100,26 dan penerimaan piutang daerah sebesar Rp 22.742.204.000,-.

Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 19.998.870.195,- dengan rincian Penyertaan modal investasi daerah sebesar Rp 1.500.000.000,- dan pembayaran pokok utang sebesar Rp 18.498.870.195,-.

“Saya menyadari bahwa tidak semua usulan dan kebutuhan dapat kita tampung, karena kemampuan keuangan kita yang terbatas, sedangkan permasalahan yang harus ditangani masih cukup banyak. Program kegiatan yang belum dapat dijalankan pada tahun anggaran ini, akan diperhatikan pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu, kiranya agar dapat kita pahami bersama,” ucapnya.

Pada agenda sidang paripurna tersebut juga diakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Bupati Khamami dan Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrulloh.