Bupati Khamami Sholat Ied Bersama Masyarakat di Muara Tenang

Bupati Mesuji Khamami melaksanakan sholat ied berjemaah bersama ratusan masyarakat Desa Muara Tenang. Pelaksanaan sholat ied dilaksanakan di Lapangan Desa Muara Tenang Timur, Kecamatan Tanjung Raya, Jumat (15/06/2018).

Turut mendampingi dalam kesempatan itu, Kabag Kesra Pemkab Mesuji Slamet Sulaiman sekaligus selaku khatib dan Camat Tanjung Raya Anwar Pamuji.

Usai melaksanakan sholat ied Bupati Khamami beserta jajaran menyalami seluruh masyarakat.

Sementara di tempat lain, Wakil Bupati Mesuji Saply melaksanakan sholat ied di Desa Margo Rahayu, Kecamatan Simpang Pematang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Rizal Fauzi di Desa Gedung Boga, Kecamatan Way Serdang, serta Ketua DPRD Mesuji Fuad Amrulloh di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya.

Dijadwalkan pada hari ini Bupati Mesuji akan menggelar open house di kediamannya sampai malam hari.

Dibagi Empat Tim, Bupati Khamami Diagendakan Sholat Ied di Muara Tenang

Pemerintah Kabupaten Mesuji pada hari raya Idulfitri 1439 Hijriah ini membagi tim sholat ied menjadi empat tim. Dikatakan Plt Kabag Humas dan Protokol Pemkab Mesuji Slamet Sulaiman mengatakan keempat tim tersebut antara lain dipimpin oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah.

Tim I diketuai oleh Bupati Mesuji Khamami akan melaksanakan sholat ied di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya bersama dengan jajaran pejabat Pemkab Mesuji. Sedangkan Tim II diketuai oleh Wakil Bupati Mesuji Saply dijadwalkan akan melaksanakan sholat ied di Desa Margo Rahayu, Kecamatan Simpang Pematang bersama dengan Ketua MUI Kabupaten Mesuji, dan beberapa pejabat Pemkab Mesuji.

Untuk Tim III diketuai Sekretaris Daerah Rizal Fauzi akan melaksanakan sholat ied di Desa Gedung Boga, Kecamatan Way Serdang bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji, wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Mesuji, dan beberapa pejabat Pemkab Mesuji.

Sementara itu, Tim IV diketuai oleh Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrulloh akan melaksanakan sholat ied di Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Mesuji, dan beberapa pejabat Pemkab Mesuji.

“Tim sholat ied terbagi menjadi empat tim, untuk tim I yang diketuai Bupati Mesuji akan melaksanakan sholat ied di Desa Muara Tenang. Selanjutnya usai melaksanakan sholat ied akan digelar acara open house pada hari pertama Idul Fitri di Rumah Dinas Bupati Mesuji bersama jajaran Forkopimda, pejabat Pemkab Mesuji, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, untuk waktu pelaksanaan kita masih menunggu hasil sidang isbat dari Kementerian Agama RI,” kata Slamet Sulaiman, Kamis (14/06/2018).

Jelang Idulfitri, Pemkab Mesuji Bagikan Tamsil Guru Keagamaan

Pemerintah Kabupaten Mesuji menyerahkan bantuan tambahan penghasilan (tamsil) bagi guru keagamaan di Gedung Serba Guna Taman Kehati, Desa Mekar Jaya, Tanjung Raya, Minggu (10/06/2018). Dalam acara tersebut dihadiri oleh Bupati Mesuji Khamami, Wakil Bupati Mesuji Saply, Kapolres Mesuji AKBP Edi Purnomo, Kabag Kesra Slamet Sulaiman, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pariman, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mesuji, serta seluruh camat.

Tamsil diberikan kepada 707 guru keagamaan, terdiri atas 661 guru ngaji, 32 guru injil, sembilan guru pasraman, dan lima guru tripitaka dengan tambahan penghasilan setiap orang sebesar Rp 250.000,- per bulan.

Pada acara yang dirangkai dengan buka bersama itu, bantuan juga diberikan kepada sebanyak 21 pondok pesantren yang masing-masing setiap bulan diberikan bantuan operasional sebesar Rp 1 juta dengan syarat memiliki akta notaris dan memiliki santri mukim minimal sebanyak 20 santri.

Tak hanya itu, penjaga makam juga diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp 250.000,- per orang setiap bulan kepada total 105 orang penjaga makam.

Bupati Khamami mengatakan bantuan yang diberikan ini merupakan wujud perhatian Pemkab Mesuji bagi guru keagamaan, penjaga makam, dan pondok pesantren. Dia juga berpesan kepada seluruh umat beragama agar dapat saling menghormati dan menjaga kebersamaan.

“Perhatian Pemkab Mesuji bagi guru keagamaan sangat luar biasa karena belum tentu di luar Kabupaten Mesuji diberikan. Selaku pimpinan banyak terobosan yang harus saya lakukan demi kesejahteraan masyarakat. Semoga dengan bantuan tamsil ini dapat bermanfaat, terutama dalam menyambut Hari Raya Idulfitri yang segera tiba,” ujar Khamami.

 

Cuti Bersama Idulfitri, Disdukcapil Mesuji Tetap Buka Layanan

Guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perekaman dan pencetakan KTP-el, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mesuji tetap membuka pelayanan pada libur cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1439 Hijriah. Ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/8039/Dukcapil tentang Percepatan Penerbitan KTP Elektronik.

Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Mesuji Hamdan mengatakan, pihaknya akan tetap membuka layanan perekaman dan pencetakan KTP-el selama cuti bersama Idulfitri 1439 Hijriah. Dikatakannya, pihaknya akan membuka layanan tanggal 11, 12, 19, dan 20 Juni 2018 pada pukul 08.00 – 14.00 WIB. Hal itu dilakukan guna mengakomodir masyarakat Mesuji yang pulang kampung dari perantauan untuk melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el.

“Kartu identitas itu harus dimiliki siapa saja sebagai bukti sah status kependudukannya, meskipun selama ini harus merantau ke daerah lain. Untuk itu, kesempatan ini bisa dimanfaatkan warga yang sedang pulang kampung untuk sekaligus mengurus KTP-el. Nanti kalau berangkat merantau lagi sudah pegang KTP-el,” terang Hamdan di kantornya, Jumat (08/06/2018).

Kapolda Lampung Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Mesuji

Kapolda Lampung Irjen Pol. Suntana menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Mapolres Mesuji, Jumat (01/06/2018). Upacara tersebut dihadiri oleh Bupati Mesuji Khamami, Wakil Bupati Mesuji Saply, Kapolres Mesuji AKBP Edi Purnomo, Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrulloh, Perira Penghubung Kodim 0426/Tulang Bawang Mayor Arh. Wahyudi, para kepala OPD Pemkab Mesuji, serta diikuti oleh anggota Polres Mesuji, prajurit TNI, pegawai negeri sipil, kepala desa, dan kepala sekolah.

Kapolda Lampung dalam amanatnya membacakan sambutan tertulis Presiden RI menyampaikan bahwa sebentar lagi bangsa Indonesia akan merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-73 dan selama 73 tahun pula Pancasila sudah menjadi Bintang Pemandu Bangsa Indonesia, yang bertahan dan tumbuh di tengah deru ombak ideologi-ideologi lain yang berusaha menggesernya.

“Selama 73 tahun pula Pancasila sudah menjadi rumah kita yang ber-Bhinneka Tunggal Ika yang Insha Allah sampai akhir zaman Pancasila akan terus mengalir di denyut nadi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, Pancasila merupakan berkah yang indah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita melalui para Founding Fathers Indonesia, dan pertama kali diuraikan secara jelas oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dimana Pancasila telah berperan sebagai falsafah serta dasar negara yang kokoh sebagai fondasi dibangunnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

“Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila dalam keseharian, semangat bersatu, berbagi dan berprestasi akan meneguhkan derap langkah dalam membawa Indonesia menuju negara yang maju dan jaya,” ucapnya.

Seperti diketahui, setiap 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Pada tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Kita Pancasila, Bersatu, Berbagi, Berprestasi”.

Pemkab Mesuji Siapkan Rp 9,4 Milyar untuk THR PNS dan Non PNS

Pemerintah Kabupaten Mesuji mengalokasikan dana sebesar Rp 9,4 milyar untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga non PNS. Dana THR itu, bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018.

Adapun jumlah total anggaran tersebut terdiri atas Rp 8,3 milyar bagi 2.145 PNS dan Rp 1,1 milyar bagi 1.122 tenaga non PNS. Dikatakan Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Mesuji Hendra Cipta, pemberian THR ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan PNS sebagai wujud apresiasi atas pengabdian.

Lanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, komponen THR bagi PNS yang diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Sedangkan bagi tenaga non PNS akan diberikan THR sebesar Rp 1 juta.

“Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, Pemkab Mesuji telah menganggarkan dana sebesar Rp 9,4 milyar untuk membayar THR bagi PNS dan tenaga non PNS. Rencananya THR akan dibayarkan pada awal Juni ini hingga sebelum cuti bersama,” jelas Hendra, Jumat (01/06/2018).

 

RSUD Mesuji Dapat Bantuan Empat Dokter Spesialis

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ragab Begawe Caram Mesuji mendapat bantuan penempatan empat dokter spesialis dari Kementerian Kesehatan. Kepastian ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji Ardi Umum, saat mengikuti acara Pembekalan Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) Angkatan Kedelapan Tahun 2018 dan Desk Nota Kesepahaman WKDS di Jakarta, Kamis (31/05/2018).

Adapun empat dokter spesialis itu diantaranya dokter spesialis bedah, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis kandungan melengkapi dokter spesialis yang sudah ada. Penempatan dokter spesialis ini merupakan tindak lanjut dari usulan Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji melalui program WKDS kepada Kementerian Kesehatan guna mengatasi kekurangan dokter spesialis di wilayah Kabupaten Mesuji sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis.

“Alhamdulillah, Pemkab Mesuji mendapat penempatan bantuan dokter spesialis bedah, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, dan spesialis kandungan dari program WKDS Kemenkes. Dengan adanya bantuan dokter spesialis ini diharapkan RSUD Mesuji mampu menjadi pusat rujukan di wilayah Mesuji, sehingga tidak perlu rujukan ke luar Mesuji. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi perkembangan RSUD Ragab Begawe Caram Mesuji,” ujarnya.

Bupati Khamami: Catat Nomor Handphone Saya, Jika Ada Pungli, Laporkan!

Bupati Mesuji Khamami meminta kepada seluruh guru, kepala sekolah, pengawas, dan seluruh tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahnya untuk menyimpan nomor handphone pribadinya.

Itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan tambahan penghasilan (tamsil) bagi tenaga pendidik dan kependidikan non PNS yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Taman Kehati Mekar Jaya itu, Rabu (30/05/2018). Itu dilakukannya guna memudahkan masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pungutan liar (pungli) di wilayahnya.

Dalam setiap kesempatan, Bupati Khamami memang selalu meminta kepada masyarakat agar tidak segan-segan melapor kepadanya jika menemukan tindakan pungli, terutama dalam pemberian bantuan dari Pemerintah Kabupaten Mesuji kepada masyarakat.

“Silakan catat nomor handphone saya 0811725803, laporkan kepada saya jika terjadi pungli, segera akan ditindaklanjuti. Segala tindakan pungli tidak akan saya tolerir,” ujarnya.

Pemkab Mesuji Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

Pemerintah Kabupaten Mesuji kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Sunarto kepada Bupati Mesuji Khamami dan Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrulloh di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandarlampung, Senin (28/05/2018).

Opini WTP ini merupakan keempat kalinya berturut-turut yang diraih Pemkab Mesuji dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Raihan WTP ini diawali pada tahun anggaran 2014, disusul pada tahun anggaran 2015 dan 2016, serta tahun anggaran 2017 yang diberikan hari ini. Selain Pemkab Mesuji, pada kesempatan itu juga diserahkan LHP terhadap LKPD Pemkab Way Kanan, Lampung Selatan, Pringsewu, Tanggamus, dan Pemkot Metro.

“Syukur alhamdullilah, pada hari ini, Pemkab Mesuji kembali mempertahankan opini WTP dari BPK RI. Ini merupakan sebuah anugerah bagi Pemkab Mesuji dan masyarakat Kabupaten Mesuji di bulan suci Ramadan. Selanjutnya hal-hal yang menjadi rekomendasi dari BPK RI akan segera kami tindak lanjuti secepatnya,” ucap Bupati Khamami.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini menurutnya, merupakan salah satu bukti kerja nyata yang dilakukan Pemkab Mesuji yang konsisten dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dari waktu ke waktu. Predikat WTP ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Mesuji secara umum telah sesuai dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sistem pengendalian internal (SPI) telah berjalan dengan cukup baik.

”Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung atas kerjasama, perhatian, dan pembinaannya selama ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Mesuji atas kerjasama dan sinergitas selama ini dalam membangun Kabupaten Mesuji. Tentunya ini menjadi kebanggaan sendiri bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya,” pungkasnya.

Tak Boleh Sebarkan Hoax, 8 Hal Ini Harus Diperhatikan ASN dalam Bermedsos

JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat berperan dalam membangun suasana kondusif di media sosial, yang dewasa ini telah menjadi sarana komunikasi yang sangat dinamis. Karena itu, dalam menggunakan media sosial pegawai ASN harus menjunjung  tinggi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN.

Untuk menghadapi dan mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran Nomor. 137/2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN. “Pak Menpan sudah menandatangani Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi ASN. Ada delapan hal yang harus diperhatikan ASN dalam penyebarluasan informasi melalui media sosial,” ujar Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman di Jakarta, Rabu (23/05).

Pertama, ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, setiap serta mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kedua, ASN harus memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.

Herman menambahkan, ASN juga harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukannya terkait kepentingan dinas. Keempat, tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Dalam ber-medsos, ASN diharapkan menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

Keenam, ASN harus memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan. Ketujuh, ASN tidak boleh membuat dan menyebarluaskan berita palsu (Hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.

Selain itu, ASN tidak boleh memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA), melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

Menurut SE yang ditandatangani Menteri PANRB Asman Abnur itu, apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SE tersebut ditujukan  kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, para Kepala LPNK, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Walikota. Tembusan SE tersebut disampaikan kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan.