Bupati Mesuji Pimpin Penyemprotan Disinfektan Serentak

Dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19 (Corona) di Kabupaten Mesuji, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Mesuji melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan secara serentak di seluruh kecamatan.

Kegiatan diawali dengan apel bersama yang dipimpin Bupati Mesuji Saply TH, Kapolres Mesuji AKBP Alim, dan Danramil 426-01/Mesuji Mayor Kav. Chaerul di Alun-Alun Simpang Pematang, Selasa (31/03/2020) dan diikuti peserta dari Pemkab Mesuji, Polres Mesuji, Kodim 0426/Tuba, BPBD, dan relawan lainnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Saply turut serta dalam penyemprotan disinfektan dengan kendaraan watercanon dan alat penyemprot lainnya di wilayah Simpang Pematang dan Rest Area KM 234 Jalan Tol Trans Sumatra.

Bupati Saply meminta seluruh organisasi perangkat daerah dan instansi terkait untuk ikut terlibat dalam gerakan itu sesuai dengan arahan Pemerintah guna penanggulangan pandemi Covid-19 tersebut.

“Mohon dukungan kepada semua pihak dalam penanganannya, namun yang lebih utama saat ini adalah kepatuhan dan kedisiplinan kita bersama karena yang merupakan penentu dari berhasilnya kita dalam penanganan Covid-19, selalu ikuti imbauan protokol kesehatan dari Pemerintah,” ujar Saply.

Selain itu, Saply juga mengimbau kepada masyarakat menunda bepergian jauh karena berpotensi ikut menjadi pembawa virus dalam perjalanan.

Kemudian, bagi masyarakat yang telah terlanjur datang dari perantauan maupun perjalanan dari wilayah luar Mesuji terutama wilayah yang berdampak Covid-19 untuk dapat melapor kepada kepala desa setempat untuk didata, serta melakukan konsultasi pada fasilitas kesehatan terdekat melalui nomor telepon yang telah disebarluaskan.

“Kita berupaya maksimal dalam upaya penanganan Covid-19, terutama pada tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Jaga jarak, jaga kesehatan, jaga keluarga, dan jaga Mesuji,” pungkasnya. (Prokompim/CS)

Ikuti Anjuran Pemerintah, Umat Hindu di Mesuji Batasi Rangkaian Upacara Nyepi

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Mesuji membatasi sejumlah kegiatan dalam rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942 yang jatuh pada 25 Maret 2020. Hal ini sebagai langkah antisipasi penyebaran virus covid-19 di Kabupaten Mesuji.

Dikatakan Ketua Parisada Hindu Dharma Indinesia (PHDI) Kabupaten Mesuji I Komang Sutiaka, Senin (23/03/2020), keputusan ini didasarkan atas imbauan Presiden RI Joko Widodo, imbauan PHDI Pusat melalui surat bernomor 310/PHDI Pusat/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, dan edaran Bupati Mesuji Nomor: 440/1126/I.01/MSJ/2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Mesuji.

Komang mengatakan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan banyak massa, pada tahun ini rangkaian upacara Hari Suci Nyepi dibatasi, salah satunya tidak melaksanakan pawai ogoh-ogoh.

“Kemarin dan hari ini telah dilaksanakan upacara Melasti di masing-masing pura, dengan jumlah umat yang dibatasi untuk tetap menjaga pembatasan sosial (social distancing), selain itu kami anjurkan umat agar sembahyang di rumah masing-masing,” jelas Komang.

Lanjutnya, esok hari umat Hindu akan menjalankan upacara Tawur Agung Kesanga dan selanjutnya melaksanakan Catur Brata Penyepian. Sementara itu, untuk Dharmasanti hanya digelar di rumah masing-masing.

“Meskipun ada pembatasan, namun tidak mengganggu kekhidmatan beribadah. Kita sepakat soal pembatasan sosial, kita ikuti anjuran Pemerintah demi kebaikan kita bersama untuk mencegah penyebaran virus covid-19 makin meluas,” ujarnya. (Prokompim/CS)

Cegah Masuknya Covid-19, Penumpang Bus dari Luar Mesuji Dicek di Mesuji Timur

Demi mencegah masuknya virus covid-19 (Corona) di wilayah Mesuji Timur, Camat Mesuji Timur Tarbin Putra dibantu Polsubsektor Mesuji Timur, Koramil 426-01/Mesuji, Puskesmas Tanjung Mas Makmur, dan  Puskesmas Margo Jadi melakukan penyemprotan disinfektan dan cek kesehatan bagi penumpang dan awak bus yang masuk dari luar wilayah Kabupaten Mesuji.

Dikatakannya, pihaknya telah melakukan upaya pencegahan tersebut sejak 18 Maret 2020. Upaya ini dilakukannya sebagai langkah preventif dan kesiapsiagaan menghadapi penyebaran virus covid-19.

Lanjutnya, sejauh ini belum ada penumpang maupun awak bus yang memiliki gejala terpapar covid-19. Namun, tetap dilakukan pemantauan dan imbauan agar dapat tinggal di dalam rumah selama 14 hari.

“Edaran imbauan juga telah kami sampaikan kepada penyelenggara jasa angkutan. Selain bus dari trayek reguler Jakarta dan Bandar Lampung, juga berlaku bagi bus carteran, serta mobil travel. Kami tegaskan agar dapat mematuhi imbauan ini, jika menolak tidak akan kami izinkan untuk memasuki wilayah  Kecamatan Mesuji Timur,” terang Tarbin, Senin (23/03/2020).

Dia juga berharap kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan agar dapat melakukan penyaringan cek kesehatan penumpang setiap angkutan yang memasuki wilayah Mesuji.

“Saya mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi setiap anjuran dari Pemerintah karena keberhasilan pencegahan tergantung dari kepatuhan kita bersama. Saya juga mengajak seluruh pihak, sampai dengan kepala desa, RT, dan RK untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat,” tutupnya. (Prokompim/CS)

Pelaksanaan SKB Ditunda, Pengumuman Hasil SKD Tetap Sesuai Jadwal

Pemerintah secara resmi menetapkan penundaan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019. Agenda SKB yang rencananya akan berlangsung mulai tanggal 25 Maret 2020 akan ditunda sampai dengan kebijakan lebih lanjut oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Keputusan penundaan ini dilatarbelakangi oleh situasi wabah virus Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai Bencana Nasional.

Dikatakan Plt Kepala Biro Humas BKN Paryono, Selasa (17/03/2020), untuk pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan, yakni pada tanggal 22 – 23 Maret 2020 melalui portal resmi penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019 masing-masing instansi.

“Bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan lanjut SKB pada pengumuman hasil SKD agar tetap memantau laman dan media sosial resmi instansi, menunggu keputusan pelaksanaan SKB yang akan ditentukan kemudian,” terang Paryono.

Keputusan ini disampaikan Panselnas melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/318/M.SM.01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penundaan Jadwal SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, dengan merujuk pada Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019, dan Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 205-4/99 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019.

Secara terpisah, Kabid Pengadaan, Mutasi, dan Kepangkatan BKDD Kabupaten Mesuji Dwi Supratikno, Rabu (18/03/2020), mengatakan pihaknya sejauh ini belum menerima kepastian jadwal pelaksanaan SKB untuk Kabupaten Mesuji akan diundur sampai kapan.

“Untuk lokasi tes SKB di Itera Lampung, sedangkan waktu pelaksanaan sendiri seharusnya secara nasional dilaksanakan pada 25 Maret – 5 April, namun harus diundur karena situasi pandemi Convid-19. Sejauh ini kami belum ada informasi lebih lanjut terkait penundaan jadwal pelaksanaan SKB,” jelas Dwi. (Prokompim/CS)

Pastikan Pelayanan Tetap Berjalan, Bupati Mesuji Tinjau Puskesmas dan Kantor Camat

Pastikan Pelayanan Tetap Berjalan, Bupati Mesuji Tinjau Puskesmas dan Kantor Camat

Bupati Mesuji Saply TH didampingi Pj Sekretaris Daerah Edyson Basid Habibi dan Plt Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Setdakab Mesuji Angga Pramudita meninjau sejumlah puskesmas dan kantor camat, Rabu (18/03/2020).

Adapun sejumlah lokasi yang dikunjungi yakni Puskesmas Simpang Pematang, Kantor Camat Simpang Pematang, Kantor Camat Panca Jaya, dan Puskesmas Adi Luhur.

Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan meski sedang dilakukan pembatasan sosial (social distancing) yang diberlakukan di wilayah Kabupaten Mesuji.

Selain itu, Saply juga mengecek kondisi fasilitas di puskesmas, termasuk penyediaan penyanitasi tangan dan masker, sekaligus memberikan arahan kepada tenaga kesehatan yang bertugas dan sosialisasi pencegahan Covid-19 ke masyarakat.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Surat Edaran Bupati Mesuji Nomor: 440/1126/I.01/MSJ/2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Mesuji, untuk sementara meliburkan aktivitas perkantoran dan kegiatan belajar mengajar di wilayah Kabupaten Mesuji.

Menurutnya, selain pelayanan kesehatan yang masih tetap beroperasi, kantor kecamatan juga masih tetap beroperasi, walaupun terbatas. Namun, ada beberapa pelayanan yang tidak beroperasi seperti biasanya, semisal pelayanan administrasi kepndudukan, tetapi ada pengecualian untuk keadaan mendesak.

“Jangan sampai masyarakat tidak terlayani, hal ini malah dapat menimbulkan kepanikan nantinya, pada situasi saat ini kita harus tetap tenang, tapi juga harus waspada,” jelas Saply. (Prokompim/CS)

Antisipasi Corona, Pemkab Mesuji Keluarkan Edaran ASN Kerja dari Rumah

Menindaklanjuti edaran Gubernur Lampung Nomor: 440/1022/06/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Antisipasi dan Kesiagsiagaan Menghadapi Infeksi Corona Virus Disease (Convid-19) di Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Mesuji akhirnya meliburkan sementara aktivitas perkantoran dan aktivitas belajar mengajar di Kabupaten Mesuji.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Mesuji Nomor: 440/1126/I.01/MSJ/2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Kabupaten Mesuji.

Dikatakan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Setdakab Mesuji Angga Pramudita, langkah ini ditempuh atas pertimbangan dari atas arahan dari Presiden Joko Widodo dan memandang kondisi terkini, serta masukan dari dinas terkait, demi meminimalisasi penyebaran Covid-19 (Corona).

Dengan demikian, aktivitas perkantoran sementara akan dihentikan dan diganti dengan bekerja di rumah, serta meliburkan kegiatan belajar mengajar pada instansi pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji pada 17-30 Maret 2020.

“Pelayanan dasar kepada masyarakat akan tetap berjalan seperti biasa. Melalui instruksi ini juga, camat, kepala desa, dan puskesmas juga diminta untuk memantau warga dan lingkungannya masing-masing, serta melakukan sosialisasi ke masyarakat,” ujar Angga.

Angga juga mengimbau kepada siswa diharapkan agar belajar di rumah melalui aplikasi belajar daring yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta penyedia aplikasi lainnya, sedangkan kepada guru diharapkan agar memantau peserta didik masing-masing.

“Melalui edaran ini, kami mohon masyarakat untuk tetap tenang, jangan panik, selalu terapkan pola hidup sehat, kurangi kontak fisik dengan orang lain, dan agar tidak membuat kegiatan yang mengundang keramaian sementara,” jelas Angga. (Prokompim/CS)

Bupati Saply Lantik LKS Tripartit Kabupaten Mesuji

Bupati Mesuji Saply TH melantik pengurus Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Mesuji di Aula Kantor Bupati Mesuji, Wiralaga Mulya, Selasa (10/03/2020). Hadir pada acara tersebut Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Edyson Basid Habibi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji Ripriyanto, beberapa pimpinan perusahaan, perwakilan serikat pekerja, dan pejabat di lingkup Pemkab Mesuji.

Dalam sambutannya, Saply mengatakan bahwa LKS Tripartit memiliki peran yang sangat strategis. Sebab menurutnya, selain mengurusi persoalan yang muncul dalam hubungan industrial, juga berperan sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah guna memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah terkait penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Para pengusaha dan pekerja adalah bagian dari pelaku pembangunan perekonomian. Karenanya, hubungan industrial adalah hal yang sangat penting, sehingga keberadaan LKS Tripartit adalah sangat diperlukan,” ujar Saply.

Saply berharap, LKS Tripartit nantinya tidak hanya mengurus permasalahan konflik, melainkan justru yang lebih strategis adalah bagaimana pemikiran, inovasi, kreativitas, secara konstruktif membangun hubungan industrial yang kondusif dalam konteks mengambil kebijakan.

Dia berpesan agar LKS Tripartit dapat segera melakukan langkah-langkah konkrit yang didasari hubungan industrial yang dinamis, demokratis, konstruktif, keterbukaan, kebersamaan, dan berkeadilan.

“Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong pengembangan dunia usaha, sekaligus peningkatan produktivitas dan kualitas pekerja yang akhirnya membawa kesejahteraan bersama, terutama bagi pekerja, sehingga benar-benar dapat mendukung pembangunan dan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya,” ucap Saply. (Prokompim/CS)

Juarai Lomba Defile, Satpol PP Mesuji Pertahankan Tradisi

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mesuji kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Kali ini, mereka berhasil menyabet juara pertama perlombaan defile dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Satpol PP dan HUT ke-58 Satuan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2020 yang digelar di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Senin (09/03/2020).

Prestasi ini mengulang kembali prestasi yang diraih pada tahun yang lalu, sekaligus mempertahankan tradisi sebagai yang terbaik dengan raihan gelar tersebut.

Bupati Mesuji Saply TH yang juga hadir dalam kesempatan itu mengaku bangga atas prestasi yang diraih tersebut. Hal ini menurutnya merupakan buah hasil latihan keras dan kekompakan yang tinggi dari seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Mesuji selama ini.

“Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Satpol PP Kabupaten Mesuji yang kembali mempertahankan juara dan senantiasa mengharumkan nama baik Mesuji. Kemampuan Satpol PP Mesuji tak perlu diragukan lagi, siap menjaga wibawa Pemerintah Daerah. Sukses selalu dan tetap semangat,” ujarnya. (Prokompim/CS)

Pemerintah Tambah Empat Hari Cuti Bersama Tahun 2020

Pemerintah melakukan revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) tentang Hari Libur dan Cuti Bersama tahun 2020 terkait penambahan empat hari untuk cuti bersama pada tahun 2020.

Pemerintah memandang perlu meninjau kembali Surat Keputusan Bersama Tiga menteri yakni Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi melemahnya pertumbuhan ekonomi.

Penandatanganan SKB dilakukan oleh Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Menag Fachrul Razi, dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah, serta disaksikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama dan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudyaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Kantor Menko PMK, Senin (09/03/2020).

“Berdasarkan arahan Presiden, disampaikan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan kajian yang menyatakan libur panjang dapat berpengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB)”, ujar Menko PMK Muhadjir Efendy.

Semula, hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020, yaitu sebanyak 20 hari, dengan rincian Hari Libur Nasional sebanyak 16 hari dan cuti bersama sebanyak empat hari. Rapat merumuskan untuk menambah empat hari libur yang semula telah ditetapkan 20 hari menjadi 24 hari sebagaimana ditetapkan dalam SKB Tiga Menteri.

Tambahan empat hari libur yang disepakati adalah pada tanggal 28 dan 29 Mei, tanggal 21 Agustus, dan tanggal 30 Oktober.

“Penetapan hari libur dan cuti yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian nasional di aspek pariwisata, juga dalam rangka silaturahmi, saling mengenal antarmasyarakat Indonesia maka hari libur ini bisa dimanfaatkan semua pihak,” lanjutnya. (Prokompim/CS)

Hasil SKD CPNS Formasi 2019 akan Diumumkan Serentak 22-23 Maret 2020

Dengan hampir berakhirnya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2019 dan persiapan pengumuman hasil SKD oleh instansi serta dalam rangka persiapan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) gelar rekonsiliasi dan validasi data hasil SKD CPNS di hotel Bidakara Jakarta pada Rabu (04/03/2020). Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat (6/03/2020) mendatang.

Adapun data yang divalidasi oleh BKN selaku pelaksana teknis seleksi CPNS meliputi jumlah peserta berdasarkan Berita Acara (BA) kehadiran, kesesuaian formasi SSCN dengan penetapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), kesesuaian ambang batas, kesesuaian nilai P1/TL formasi tahun 2018, BA penyelenggaraan serta panduan SKB. Rekonsiliasi data tahap I dilaksanakan untuk 261 dari 521 instansi pusat dan daerah. Sedangkan 260 instansi lainnya akan dilakukan rekonsiliasi datanya pada tahap II tanggal 11-13 Maret mendatang. Hari pertama rekonsiliasi dan validasi data dilakukan untuk 91 instansi pusat dan daerah.

Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN selaku Koordinator Tim Finalisasi Hasil Seleksi, Pemberkasan, dan Penetapan NIP, Ibtri Rejeki mengatakan bahwa proses rekonsiliasi data dilakukan melalui 4 level proses verifikasi dan validasi (verval). “Level 4 yaitu tim pengolahan mengumpulkan data hasil SKD dari seluruh titik lokasi (tilok) dan akan disinkronisasikan saat rekonsiliasi data berlangsung. Kemudian setelah itu diverifikasi dan divalidasi kesesuaian data dari instansi dengan data yang ada di Sistem Informasi Manajemen Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi (Simflek). Pada tahap ini instansi mencocokkan kesesuaian hasil SKD di lapangan. Selanjutnya pada level 3 akan diverifikasi ulang oleh Kordinator Tim Finalisasi Hasil Seleksi, Pemberkasan, dan Penetapan NIP sebelum ke level 2 yaitu persetujuan Deputi Bidang Mutasi. Terakhir, pada level I yakni Kepala BKN mengesahkan dengan digital signature dan hasil rekonsiliasi diserahkan kepada instansi secara online,” jelas Ibtri.

Lebih lanjut Ibtri menjelaskan setelah tahap rekonsiliasi selesai, seluruh instansi pusat dan daerah akan mengumumkan hasil SKD pada tanggal 22-23 Maret 2020 secara serentak. “Tentunya peserta yang lolos ke tahap SKB yaitu mereka yang nilainya termasuk 3x formasi setelah perankingan,” ujarnya. Hal ini, lanjut Ibtri, disesuaikan dengan Permenpan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019 dan Permenpan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2019.

Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Heri Susilowati menyatakan bahwa pelaksanaan SKD akan berlangsung hingga 10 Maret mendatang. “Secara nasional hasil akan dirapatkan oleh Panselnas. Target kita dengan diadakannya rekonsiliasi ini adalah zero mistake,”ungkapnya. Panitia juga menyediakan fasilitas crisis center untuk membantu penyelesaian masalah, pertanyaan maupun komplain dari instansi yg terdiri dari BKN, Kementerian PAN RB dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP selaku Tim Quality Assurance Panselnas mendampingi BKN selama masa rekonsiliasi dan validasi data hasil SKD ini serta memastikan pelaksanaan SKD berjalan sesuai ketentuan. (Humas BKN)