Sampaikan Raperda APBD 2021, Pemkab Mesuji Asumsikan Pendapatan Rp 841 Miliar

Category : Informasi

Bupati Mesuji diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Hamdani menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Nota Keuangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021, pada Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Kabupaten Mesuji, Wiralaga Mulya, Senin (09/11/2020) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Elfianah.

Hamdani mengatakan Raperda APBD yang disampaikan hari ini merupakan tindak lanjut atas Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan pada 4 November 2020 lalu.

“Maka, sesuai mekanisme yang ada dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, selanjutnya kami selaku Eksekutif akan mengajukan Rancangan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Kabupaten Mesuji,” terangnya.

Secara umum, Hamdani menjelaskan dalam struktur Rancangan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021,
secara keseluruhan jumlah Pendapatan Daerah diasumsikan sebesar Rp 841.979.501.606,84. Sedangkan untuk anggaran Belanja Daerah diasumsikan sebesar Rp 900.479.501.606,84.

Sementara itu, Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 diantaranya Penerimaan Pembiayaan senilai Rp 60 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SILPA) tahun sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 1,5 miliar merupakan penyertaan modal investasi daerah pada Bank Lampung.

Hamdani meminta untuk dapat memahami bersama kondisi APBD ini karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sedangkan permasalahan yang harus ditangani masih cukup banyak, terlebih saat ini sedang menghadapi musibah pandemi Covid-19, sehingga tidak semua usulan dan kebutuhan dapat ditampung.

“Saya berpesan kepada seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan anggaran sebaik-baiknya dengan tetap menggunakan asas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya. (Prokompim/CS)


Leave a Reply