You cannot copy content of this page

83 Peserta Ikuti Tes Penerimaan PPPK Mesuji

Category : Informasi

Sebanyak 83 peserta dari tenaga honorer kategori II Kabupaten Mesuji mengikuti Computer Assited Test (CAT) penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019.

Tes dilaksanakan di SMA Negeri 1 Simpang Pematang, Sabtu (23/02/2019) dengan menggunakan dua ruang tes.

Sebelum pelaksanaan tes, Plt Bupati Mesuji Saply TH dan Pj Sekretaris Daerah Adi Sukamto melakukan peninjauan dan memberikan motivasi kepada peserta.

Dwi Supratikno, selaku panitia tes dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Mesuji mengatakan tes dilaksanakan dalam dua sesi dengan menggunakan sebanyak 57 unit laptop.

“Tes berjalan lancar, dimulai pada jam 10.00 WIB dan selesai pada pukul 15.00 WIB, terbagi dalam dua sesi. Jumlah peserta total 83 orang terdiri atas peserta guru sebanyak 67 orang dan peserta penyuluh pertanian 16 orang,” terang Dwi.

Sedangkan untuk pengumuman kelulusan, menurut Dwi akan masih menunggu verifikasi dari Badan Kepegawain Negara (BKN), seperti saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lalu.

“Untuk pengumuman kelulusan tes akan diinformasikan lebih lanjut setelah keluar hasil resmi dari panitia seleksi nasional,” ungkapnya.


Pertama di Lampung, Pemkab Mesuji Teken Kerjasama JKK dan JKm bagi Pegawai Non ASN

Category : Informasi

Pemerintah Kabupaten Mesuji melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Taspen (Persero) dalam rangka pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan PKS antara Plt Bupati Mesuji Saply TH dan Kepala PT Taspen (Persero) Cabang Lampung Tomdoly Tobing di Ruang Rapat Kantor Bupati Mesuji, Wiralaga Mulya, Rabu (20/02/2019).
Plt Bupati Mesuji Saply TH mengatakan pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan JKK dan JKm bagi Pegawai non ASN ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Dijelaskannya, saat ini di Pemerintah Kabupaten Mesuji sendiri, tercatat kurang lebih terdapat 1.977 pegawai non ASN yang tersebar di perkantoran dinas, tenaga pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Namun, pada pelaksanaan tahap awal ini baru dilaksanakan bagi 1.000 pegawai non ASN berkaitan dengan alokasi anggaran yang ada, untuk selanjutnya secara bertahap akan dilakukan secara menyeluruh bagi pegawai non ASN.
“Kita patut berbangga bahwa Pemkab Mesuji merupakan “Pemerintah Daerah pertama” di Provinsi Lampung yang sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT Taspen untuk menyelenggarakan JKK dan JKm bagi Pegawai non ASN. Inilah wujud perhatian dan tanggung jawab yang kami jalankan untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan, serta perlindungan dalam menjalankan tugas dan fungsi bagi pegawai non ASN di lingkungan Pemkab Mesuji,” ujar Saply.


Pemkab Mesuji Terima Bantuan Pengembangan Kawasan Perdesaan Senilai Rp 3,5 Miliar

Category : Informasi

Pemerintah Kabupaten Mesuji pada tahun anggaran 2019 ini menerima bantuan sebesar Rp 3,5 miliar dari Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dirjen PKP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Hal ini terungkap pada acara Sosialisasi Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun Anggaran 2019 di Grand Mercure Hotel Harmoni, Jakarta, Senin (18/02/2019).

Pada kesempatan itu, Plt Bupati Mesuji Saply TH menerima secara simbolis dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) di Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019 dari Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi.

Dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji Sunardi, bantuan senilai Rp 3,5 miliar tersebut berupa pembangunan satu unit embung desa di Desa Dwi Karya Mustika, Kecamatan Mesuji Timur senilai Rp 850 juta, pembangunan satu unit pasar desa di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya senilai Rp 1,2 miliar, dan bantuan tiga unit mesin panen padi senilai Rp 1,5 miliar.

“Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang luar biasa dari Kemendes PDTT untuk Kabupaten Mesuji. Semoga nantinya mampu menunjang pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Mesuji dan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Sunardi. 6;\lsd


Plt Bupati Mesuji Serahkan DPA-OPD 2019, Dinas PUPR Terbesar Alokasi Belanja

Category : Informasi

Plt Bupati Mesuji Saply TH menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) tahun anggaran 2019 secara serentak kepada seluruh kepala OPD dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Penyerahan DPA-OPD dan PPK-BLUD dilaksanakan pada awal tahun anggaran.

Acara berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Mesuji, Wiralaga Mulya, Jumat (01/02/2019) bersamaan dengan acara penandatanganan pakta integritas. Selain penyerahan DPA-OPD, juga diserahkan dokumen Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Penyerahan DPA-OPD ini merupakan tindak lanjut setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019.,

Sebagaimana diketahui, pada tahun ini APBD Kabupaten Mesuji memiliki jumlah anggaran belanja sebesar Rp 988 miliar atau meningkat sebesar Rp 102 miliar dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Alokasi belanja terbesar berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 235 miliar dan alokasi terkecil berada di Sekretariat Korpri sebesar Rp 136 juta.

“Saya mohon kepada seluruh OPD dan BLUD agar dapat mengelola kegiatan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta selalu pedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan,” ucap Saply.


Pejabat Pemkab Mesuji Tanda Tangani Pakta Integritas

Category : Informasi

Seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji menandatangani pakta integritas tahun 2019. Penandatanganan pakta integritas dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Mesuji, Wiralaga Mulya, Jumat (01/02/2019) dan disaksikan langsung oleh Plt Bupati Mesuji Saply TH.

Pejabat yang melakukan penandatanganan pakta integritas diantaranya Pj Sekretaris Daerah Adi Sukamto bersama dengan staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, camat, kepala bagian, dan kepala puskesmas.

Penandatangan pakta integritas ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan Pemkab Mesuji pada awal tahun anggaran sebagaimana melaksanakan amanah UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Permenpan-RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam sambutannya, Saply mengingatkan agar pakta integritas ini jangan hanya sebagai formalitas saja. Namun, hendaknya dipraktikkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan terwujud pemerintahan yang semakin baik, bersih, berwibawa, dan bebas dari tindakan KKN, sesuai dengan harapan masyarakat.

“Hal Ini penting, mengingat tuntutan masyarakat akan aparatur yang bersih, bertanggung jawab, dan berwibawa makin meningkat. Penandatanganan dokumen pakta integritas ini merupakan sebuah komitmen awal untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya. m