You cannot copy content of this page

Raperda APBD Mesuji TA 2019 Disetujui Bersama, Belanja Daerah Capai Rp 988 Miliar

Category : Informasi

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran (TA) 2019 akhirnya disetujui bersama Pemerintah Kabupaten Mesuji dan DPRD Kabupaten Mesuji. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati Mesuji Khamami dan Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrulloh, Jumat (30/11/2018) di Gedung DPRD, Wiralaga Mulya.

Adapun komposisi APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019 secara umum yang telah disepakati bersama yakni Pendapatan Daerah sebesar Rp 893.693.813.485,48 dan Belanja Daerah sebesar Rp 988.693.813.485,48. Sementara itu, untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 96.500.000.000,- dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 1.500.000.000,-.

Dalam sambutannya, atas nama Pemerintah Kabupaten Mesuji, Bupati Khamami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota, serta Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Mesuji atas kerjasamanya selama pembahasan, sehingga dapat disepakati bersama.

Selanjutnya, Raperda tentang APBD Kabupaten Mesuji TA 2019 akan disampaikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat evaluasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 245; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 84; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pasal 174.

“Dengan telah disetujuinya Raperda ini, saya selaku kuasa pengelola keuangan daerah akan memproses lebih lanjut untuk disampaikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat evaluasi dan mendapatkan nomor registrasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” jelas Khamami.


Mesuji Expo 2018, Bupati Khamami Minta Desa dan OPD Tampilkan Informasi Pembangunan

Category : Informasi

Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Pameran Pembangunan bertajuk Mesuji Expo Tahun 2018. Pameran tersebut merupakan salah satu rangkaian agenda kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Kabupaten Mesuji.

Pameran Pembangunan Mesuji Expo Tahun 2018 rencananya akan dibuka pada tanggal 20 November 2018 dan akan beralngsung selama tujuh hari sampai dengan 26 November 2018 di Lapangan Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tanjung Raya. Selain diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji, juga akan diramaikan dengan stan-stan dari instansi vertikal, perusaahaan, UMKM, produk usaha, dan lain-lain.

Bupati Mesuji Khamami berharap diadakannya pameran tersebut mampu menjadi ajang bagi OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk menampilkan program pembangunan yang telah dilakukan selama tahun anggaran berjalan.

Dia juga berharap agar Pemerintah Desa juga ikut ambil bagian untuk menampilkan potensi dan informasi data desa masing-masing melalui stan milik kecamatan. Selain itu, dia juga mengimbau agar Pemerintah Desa juga memberikan informasi penggunaan APBDes, baik yang berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung.

“Saya berharap dengan diselenggarakan Mesuji Expo ini dapat menjadi media informasi bagi masyarakat tentang pembagunan di Kabupaten Mesuji, sekaligus memeriahkan HUT ke-10 Kabupaten Mesuji karena akan ada hiburan dan perlombaan di malam harinya selama pameran berlangsung,” ujar Khamami di kantornya, Jumat (16/11/2018).


Pemerintah Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama 2019 Sebanyak 20 Hari

Category : Informasi

JAKARTA – Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 sebanyak 20 hari. Keputusan bersama ini ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

SKB Tiga Menteri bernomor 617 Tahun 2018, 262 Tahun 2018, dan 16 Tahun 2018 yang ditandatangani pada tanggal 2 November 2018 mengatur tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019. Hari libur nasional tahun 2019 sebanyak 16 hari, sementara cuti bersama sebanyak 4 hari.

Kebijakan ini untuk efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019.

Dalam SKB tersebut, unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, serta unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2019. (HUMAS MENPANRB)

Hari Libur Nasional 2019
1 Januari: Tahun Baru 2019 Masehi
5 Februari: Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
7 Maret: Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941
3 April: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
19 April: Wafat Isa Almasih
1 Mei: Hari Buruh Internasional
19 Mei: Hari Raya Waisak 2563
30 Mei: Kenaikan Isa Almasih
1 Juni: Hari Lahir Pancasila
5-6 Juni: Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
11 Agustus: Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah
17 Agustus: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
1 September: Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah
9 November: Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember: Hari Raya Natal

Cuti Bersama Tahun 2019
3, 4, dan 7 Juni: Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
24 Desember: Hari Raya Natal


BMKG : Peningkatan Curah Hujan berlanjut hingga sepekan ke depan, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia

Category : Informasi

Jakarta (09/11/2018) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memonitoring dan menganalisis kondisi cuaca dalam sepekan terakhir menunjukkan adanya peningkatan kejadian cuaca signifikan dimana hujan lebat – sangat lebat terjadi di sebagian wilayah Indonesia yang berdampak genangan, banjir, longsor dan banjir bandang.

Dalam keterangannya, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Mulyono R. Prabowo menuturkan bahwa dalam satu pekan ke depan berdasarkan pantauan dan analisis menunjukkan curah hujan dengan intensitas lebat masih berpeluang terjadi yang dapat berpotensi mengalibatkan bencana Hidrometeorologi antara lain; genangan, banjir, longsor, banjir bandang dan puting beliung. Kondisi cuaca seperti ini dipicu oleh adanya aktivitas aliran massa udara basah (fenomena Madden Jullian Oscillation (MJO)) dari Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera yang menuju ke wilayah Indonesia terutama Indonesia bagian Barat dan Tengah yang menyebabkan kondisi atmosfer wilayah tersebut sangat basah.

Prabowo menjelaskan bahwa pada skala lokal proses konveksi atau pemanasan dan penguapan lokal juga turut mendukung adanya pembentukan dan pertumbuhan awan – awan hujan. Adanya pola sirkulasi angin tertutup (siklonik) yang berada di Samudera Hindia perairan Barat Sumatera dan Laut Cina Selatan bagian Barat perairan Kep. Natuna mempengaruhi pola pergerakan angin sehingga terbentuk pola belokan, pertemuan dan perlambatan angin di beberapa wilayah tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan curah hujan yang signifikan di wilayah Indonesia bagian Barat dan Tengah.

Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sekitar wilayah Indonesia dalam periode sepekan kedepan (09 – 14 November 2018), antara lain :
– Aceh
– Sumatera Utara
– Sumatera Barat
– Sumatera Selatan
– Bangka Belitung
– Bengkulu
– Lampung
– Banten
– DKI Jakarta
– Jawa Barat
– Jawa Tengah
– D.I. Yogyakarta
– Jawa Timur
– Kalimantan Barat
– Kalimantan Tengah
– Kalimantan Selatan
– Kalimantan Timur
– Sulawesi Tengah
– Sulawesi Barat
– Sulawesi Utara
– Gorontalo
– Maluku Utara
– Papua Barat
– Papua

Sedangkan potensi potensi gelombang tinggi 2.5 hingga 4.0 meter diperkirakan terjadi di Samudera Hindia Barat Aceh, Samudera Hindia Barat Kep. Nias, Samudera Hindia Barat Kep. Mentawai, Samudera Hindia Barat Bengkulu,” tambah Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, puting beliung, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.

Bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, BMKG membuka layanan informasi cuaca 24 jam, yaitu melalui:
– call center 021-6546315/18;
– http://www.bmkg.go.id;
– follow @infobmkg;
atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

Bagian Hubungan Masyarakat
Biro Hukum dan Organisasi BMKG


Perkuat E-Government, Pemkab Mesuji Uji Coba Tanda Tangan Digital

Category : Informasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kabupaten Mesuji mulai merintis penggunaan tanda tangan digital untuk otorisasi dokumen.

Menurut Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Adi Sukamto, rencananya di tahun 2019 Pemkab Mesuji akan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) untuk sertifikasi tanda tangan digital. Kerjasama tersebut berupa pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta integrasi dengan sistem yang ada di Pemkab Mesuji.

Dikatakannya tanda tangan digital telah dijamin keabsahannya melalui UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

“BSSN melalui Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) rencananya akan melaksanakan sertifikasi tanda tangan digital pejabat Pemkab Mesuji pada tahun 2019. Untuk sementara, sertifikat tanda tangan digital sedang diujicobakan bagi kepada kepala daerah dan beberapa pejabat oleh Sekretaris Dinas Nakertrans Arif Arianto sebagai bahan proyek perubahan mengikuti Diklatpim III di BPSDM Kemendagri,” terang Adi Sukamto di kantornya, Jumat (02/11/2018).

Lanjutnya, nantinya tanda tangan digital akan digunakan untuk menandatangani dokumen di seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah Membayar, dokumen-dokumen perizinan, dan lain-lain. Ke depannya untuk menandatangani sebuah dokumen, cukup menggunakan perangkat laptop, sehingga dapat dilakukan di manapun. Untuk lebih mempermudahnya, ke depan akan dikembangkan hanya dengan menggunakan gawai berbasis android.

“Sistem otorisasi dokumen berbasis tanda tangan digital sudah terbuki efektif, efisien, dan akuntabel. Jika ini dapat berjalan, Pemkab Mesuji akan menjadi pemerintah daerah pertama di Lampung yang menerapkan tanda tangan digital,” pungkasnya.