Pemkab Mesuji dan DPRD Mesuji Sepakati KUPA-PPASP Tahun 2018

Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) Kabupaten Mesuji Tahun 2018.

Kesepakatan itu tertuang dalam Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati Mesuji Khamami dan Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrulloh saat di Ruang Paripurna Gedung DPRD, Wiralaga Mulya, Senin (24/09/2018) dan dihadiri oleh 27 anggota dari keseluruhan 35 anggota yang ada.

Adapun kebijakan yang telah disepakati bersama, yaitu Kebijakan Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 866.170.510.780,- atau naik sebesar Rp 19.234.849.653,-. Selanjutnya Kebijakan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 393.904.666.117,- atau naik sebesar Rp 8.067.785.180,- dan Kebijakan Belanja Langsung Rp 552.737.130.174,- atau naik sebesar Rp 52.063.837.885,-.

Menurut Bupati Khamami, kesepakatan ini tercapai melalui proses dan tahapan pembahasan sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, serta tata tertib DPRD Kabupaten Mesuji.

Dia berharap formulasi KUPA-PPASP Tahun 2018 yang telah disetujui bersama dapat menggerakkan sektor riil, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi nasional yang kurang baik serta dengan melihat perubahan Indikator Mikro Ekonomi Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 sebesar 5,4% – 6,1% menjadi 5,2% – 5,6% dengan laju inflasi sebesar 3,5%.

“Program yang tertuang dalam KUPA-PPASP Tahun 2018 diharapkan mampu memperbaiki kondisi perekonomian menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua,” ujarnya.

Tambahnya, dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama KUPA-PPASP Kabupaten Mesuji Tahun 2018, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dirinya selaku kepala daerah akan menerbitkan surat edaran perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) yang memuat program dan kegiatan baru, serta kriteria Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD (DPA-OPD) yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) sebagai acuan bagi Kepala OPD.

“Inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 yang akan segera kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Mesuji,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top