You cannot copy content of this page

P-APBD Mesuji TA 2018 Disetujui, Pendapatan Naik Rp 19 Milyar

Category : Informasi

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 akhirnya disetujui. Persetujuan bersama tertuang dalam Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati Mesuji Khamami dan Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrulloh, Sabtu (29/09/2018) di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD, Wiralaga Mulya.

Secara umum komposisi Perubahan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 yang telah disetujui bersama pada hari ini, yakni Pendapatan Daerah sebesar Rp 866.170.510.780,21 atau naik sebesar Rp 19.517.056.653,21 dari APBD murni, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 41.625.735.777,- ; Dana Perimbangan sebesar Rp.620.495.642.000,-; dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp 204.049.133.003,21,-.

Sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp 946.641.796.292,48 atau naik sebesar Rp 60.413.830.065,48 dari APBD murni, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 393.904.666.117,52 dan Belanja Langsung sebesar Rp 552.737.130.174,96,-

Sementara itu, Pembiayaan Daerah sebesar Rp 80.471.285.512,27,- dengan rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 81.971.285.512,27,- dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 1.500.000.000,-.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 245; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 84; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pasal 174, Bupati Mesuji selaku kepala daerah akan menyerahkan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Lampung untuk dievaluasi.

“Dengan telah disetujui bersama, saya selaku Kuasa Pengelola Keuangan Daerah akan memproses lebih lanjut untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat guna mendapat evaluasi dan mendapatkan nomor registrasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ucap Khamami saat memberikan sambutan pada rapat paripurna itu.


Kesejahteraan Diperhatikan, Ribuan Guru PNS dan Non PNS di Mesuji Ucapkan Terima Kasih

Category : Informasi

Ribuan guru PNS dan non PNS di Kabupaten Mesuji beramai-ramai mendatangi rumah dinas Bupati Mesuji di Brabasan dalam sepekan terakhir untuk bersilaturahmi kepada Bupati Mesuji Khamami. Kunjungan tersebut dalam rangka mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui program dan bantuan yang dilaksanakan.

Salah satunya diungkapkan Siti Patimah, guru honor dari SD Negeri 8 Simpang Pematang yang mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan perhatian yang selama ini diberikan. Dikatakannya kesejahteraan guru honor SD dan SMP di Mesuji sangat diperhatikan dengan tambahan penghasilan (tamsil) sebesar Rp 1 juta per bulan, serta untuk pertama kalinya diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar Rp 1 juta.

“Selain tamsil, para guru honor juga mendapat baju seragam mengajar dan seragam olahraga, serta diberikan asuransi kesehatan beserta keluarga,” ucap Siti Patimah saat bersilaturahmi di rumah dinas Bupati Mesuji, Kamis (27/09/2018).

Sementara itu, bagi guru TK/PAUD non PNS sebesar tamsil mendapat Rp 600 ribu per bulan dan bagi guru RA/MI/MTs non PNS juga diberikan tamsil sebesar Rp 350 ribu per bulan.

Tunjangan operasional juga diberikan bagi Pengawas dan Kepala Sekolah PAUD/TK dan Kepala Sekolah SD dan SMP negeri sebesar Rp 1.500.000,- per bulan. Sedangkan untuk Kepala Sekolah PAUD/TK swasta akan diberikan tunjangan sebesar Rp 750 ribu,- per bulan dan Kepala Sekolah swasta Rp 1 juta. Sementara itu, tunjangan profesi bagi Guru PNS non Sertifikasi diberikan tunjangan Rp 750.000,- per bulan.

Selain menyelenggarakan pendidikan gratis hingga tingkat SMP/sederajat, Pemkab Mesuji juga memberikan bantuan seragam dan tas bagi siswa PAUD/TK, SD, MI, dan MTs.

Pada tahun ini juga Pemkab Mesuji akan memberangkatkan 1.000 anak sekolah untuk berwisata ke Ancol, Taman Mini, dan Monas di Jakarta secara bertahap menggunakan bus. Selain itu, Pemkab Mesuji juga akan memberikan uang saku Rp 250 ribu per anak, serta akan didampingi guru dan tenaga kesehatan.

“Tahun ini guru honor SD dan SMP negeri di Mesuji mendapat gaji Rp 1 juta per bulan, untuk tahun depan akan kita naikkan lagi. Gaji yang kita berikan merupakan yang tertinggi di Provinsi Lampung, ini wujud kepedulian kami pada kesejahteraan guru. Namun, saya minta agar para guru harus meningkatkan profesionalisme dalam mengajar. Berikan keteladan bagi siswa, serta tunjukkan kesederhanaan,” ucap Khamami.


Wabup Saply Sampaikan Raperda APBD Perubahan TA 2018

Category : Informasi

Pemerintah Kabupaten Mesuji mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018. Raperda APBD Perubahan disampaikan oleh Wakil Bupati Mesuji Saply, Rabu (26/09/2018) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mesuji di Wiralaga Mulya dan dihadiri 19 anggota dari keseluruhan 35 anggota.

Wakil Bupati Saply menyampaikan secara keseluruhan jumlah Pendapatan Daerah diasumsikan sebesar Rp 866.170.510.780,21 atau naik 2,31% dari APBD murni. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan perolehan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

“Namun demikian, dari sektor Penerimaan Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp 563.578.200,- yang diakibatkan berkurangnya jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018,” terang Saply.

Sedangkan untuk Belanja Daerah diasumsikan sebesar Rp 946.641.796.292,48 atau naik 6,82% dari APBD murni. Komposisinya terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 393.904.666.117,52 dan Belanja Langsung sebesar Rp 552.737.130.174,96.

Untuk Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 81.971.285.512,27 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SILPA) tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1.500.000.000,- dengan rincian Penyertaan modal investasi daerah sebesar Rp 1.500.000.000,- yang merupakan penyertaan modal investasi daerah pada Bank Lampung.

“Saya menyadari bahwa tidak semua usulan dan kebutuhan dapat kita tampung, karena kemampuan keuangan kita yang terbatas, sedangkan permasalahan yang harus ditangani masih cukup banyak. Program kegiatan yang belum dapat dijalankan pada tahun anggaran ini, akan diperhatikan pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu, kiranya agar dapat kita fahami bersama,” ucapnya.


Tahun Ini, Jaringan Listrik PLN di Tanjung Raya, Way Serdang, dan Simpang Pematang Tuntas

Category : Informasi

PT PLN (Persero) Rayon Menggala menargetkan pada tahun ini tiga kecamatan di Kabupaten Mesuji akan teraliri jaringan listrik PLN secara tuntas. Ketiga kecamatan tersebut yakni Kecamatan Tanjung Raya, Way Serdang, dan Simpang Pematang. Hal ini disampaikan Supervisor Teknik Simpang Pematang PLN Rayon Menggala Benny Sihite, Rabu (26/09/2018).

Dikatakannya, kepastian itu menyusul dengan akan beroperasinya Gardu Induk (GI) Mesuji pada 22 Oktober 2018 mendatang. Di Kecamatan Tanjung Raya sendiri setidaknya masih ada empat desa yang belum teraliri listrik, Kecamatan Way Serdang ada delapan desa, dan Kecamatan Simpang Pematang ada empat desa. Untuk wilayah Kabupaten Mesuji sendiri, baru Kecamatan Panca Jaya yang telah teraliri listrik PLN seluruhnya.

“Ditargetkan hingga akhir tahun 2018 ini, Kecamatan Tanjung Raya, Way Serdang, dan Simpang Pematang akan teraliri listrik PLN seluruhnya. Untuk Kecamatan Way Serdang saat ini sudah selesai pemasangan tiang dan kabel, sedangkan Kecamatan Tanjung Raya dan Simpang Pematang tiang telah selesai ditanam, saat ini sedang memasuki tahap pemasangan kabel. Kita menargetkan seluruh wilayah Mesuji bisa rampung 100% pembangunan jaringan listrik PLN pada tahun 2019,” ucap Benny.


Pemkab Mesuji dan DPRD Mesuji Sepakati KUPA-PPASP Tahun 2018

Category : Informasi

Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) Kabupaten Mesuji Tahun 2018.

Kesepakatan itu tertuang dalam Nota Kesepakatan Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati Mesuji Khamami dan Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrulloh saat di Ruang Paripurna Gedung DPRD, Wiralaga Mulya, Senin (24/09/2018) dan dihadiri oleh 27 anggota dari keseluruhan 35 anggota yang ada.

Adapun kebijakan yang telah disepakati bersama, yaitu Kebijakan Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 866.170.510.780,- atau naik sebesar Rp 19.234.849.653,-. Selanjutnya Kebijakan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 393.904.666.117,- atau naik sebesar Rp 8.067.785.180,- dan Kebijakan Belanja Langsung Rp 552.737.130.174,- atau naik sebesar Rp 52.063.837.885,-.

Menurut Bupati Khamami, kesepakatan ini tercapai melalui proses dan tahapan pembahasan sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, serta tata tertib DPRD Kabupaten Mesuji.

Dia berharap formulasi KUPA-PPASP Tahun 2018 yang telah disetujui bersama dapat menggerakkan sektor riil, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi nasional yang kurang baik serta dengan melihat perubahan Indikator Mikro Ekonomi Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 sebesar 5,4% – 6,1% menjadi 5,2% – 5,6% dengan laju inflasi sebesar 3,5%.

“Program yang tertuang dalam KUPA-PPASP Tahun 2018 diharapkan mampu memperbaiki kondisi perekonomian menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua,” ujarnya.

Tambahnya, dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama KUPA-PPASP Kabupaten Mesuji Tahun 2018, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dirinya selaku kepala daerah akan menerbitkan surat edaran perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) yang memuat program dan kegiatan baru, serta kriteria Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD (DPA-OPD) yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) sebagai acuan bagi Kepala OPD.

“Inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 yang akan segera kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Mesuji,” pungkasnya.


12 Kepala Desa Hasil Pilkades Serentak Ikuti Pelatihan Pembekalan

Category : Informasi

Guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas kepala desa di Kabupaten Mesuji, sebanyak 12 kepala desa yang baru saja dilantik dari hasil Pilkades serentak diberikan pelatihan. Pelatihan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mesuji selama dua hari di Balai Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tanjung Raya dan dibuka langsung oleh Bupati Mesuji Khamami, Sabtu (22/09/2018). Selain kepala desa, pelatihan juga diberikan bagi ketua tim penggerak PKK tingkat desa.

Pelaksanaan pelatihan ini merupakan salah satu perwujudan pembinaan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelatihan ini, masing-masing kepala desa dibekali dengan berbagai pengetahuan terkait jalannya pemerintahan desa, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan.

Kepala Dinas PMD Sunardi mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, seorang kepala desa harus mengerti hak dan kewajibannya, serta tanggung jawabnya sebagai orang nomor satu di desanya.

“Diharapkan dengan diadakannya pelatihan ini, setiap kepala desa mengetahui tugas pokok dan fungsi, sasaran pembangunan, peraturan yang terkait tentang desa dan pengelolaan dana serta pendapatan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat,” ucap Sunardi.

Sementara itu, Bupati Khamami berpesan kepada seluruh kepala desa agar banyak membaca dan memahami peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban, antara lain UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Permendagri Nomor 46 tentang Laporan Kepala Desa, Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, dan lain sebagainya.

“Kepala desa adalah perpanjangan tangan langsung dari pemerintah, sehingga seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa bertujuan untuk membangun masyarakat serta tidak diperbolehkan kepala desa dan perangkat desa mengambil sedikitpun keuntungan dari setiap kegiatan desa,” ujar Khamami.

 


LKPP Nilai Sistem Swakelola di Mesuji Patut Dicontoh Wilayah Lain

Category : Informasi

Sistem swakelola yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mesuji kembali mendapat apresiasi. Kali ini giliran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I LKPP Yulianto Prihhandoyo saat berkunjung di Kabupaten Mesuji, Jumat (21/09/2018). Dikatakannya, kedatangannya di Mesuji dalam rangka memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk audiensi sekaligus meninjau langsung pelaksanaan pembangunan secara swakelola.

Yulianto menilai bahwa sistem swakelola yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mesuji sangat baik. Pelaksanaan kebijakan pembangunan secara swakelola yang dilakukan Bupati Mesuji sangatlah positif, terlebih dengan mengoptimalkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar yang telah diberi pelatihan. Dia berharap sistem swakelola ini dapat dikembangkan lagi, bahkan LKPP siap jika dibutuhkan untuk melakukan supervisi kedepan.

“Sistem swakelola yang diterapkan di Mesuji bisa dijadikan model atau percontohan bagi wilayah lain di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung karena lebih efektif dan efisien,” ujar Yulianto saat audiensi bersama Bupati Mesuji dan jajaran.

Sementara itu, Bupati Mesuji Khamami mengatakan sebagai salah satu kabupaten muda di Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji terus mengalami kemajuan di berbagai bidang dewasa ini. Namun demikian, persoalan infrastruktur masih harus dihadapi sehingga masih menjadi prioritas utama pembangunan yang harus dituntaskan. Pemerintah Kabupaten Mesuji terus melakukan percepatan pembangunan di bidang infrastuktur untuk mengejar ketertinggalan dengan kabupaten-kabupaten lain yang telah lebih dahulu berdiri.

Dengan APBD sekitar Rp 886 milyar, Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan APBD yang tergolong terkecil. Untuk mensiasati hal itu, Pemkab Mesuji mengambil langkah untuk mengupayakan pembangunan secara swakelola guna menghemat anggaran yang ada dengan capaian hasil yang lebih maksimal.

“Skema pembangunan secara swakelola ini juga mendapat apresiasi dan dukungan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai salah satu inovasi daerah yang patut dicontoh wilayah lain di Indonesia saat kunjungan kerja di Kabupaten Mesuji pada Januari 2018 lalu,” ucap Khamami.

Lanjutnya, saat ini Pemkab Mesuji memiliki kurang lebih sebanyak 60 alat berat yang siap digunakan untuk membangun Kabupaten Mesuji kapan pun dan di mana pun. Inovasi ini telah dimulai sejak tahun 2013 dan terbukti saat ini kondisi infrastuktur jalan telah jauh meningkat pesat di Kabupaten Mesuji dari sebelumnya.

“Pada tahun 2018 ini, jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mesuji akan dibangun dengan cor beton kurang lebih sepanjang 100 kilometer sampai tahap lean concrete dengan ketebalan 12 cm yang akan dilaksanakan secara swakelola.

Ditambahkannya, pembangunan secara swakelola dilakukan dengan menggandeng tenaga perencanaan dan konsultan dari Unila, UBL, dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstrusi. Penyediaan material dilakukan oleh pihak ketiga, untuk tahap job mix akan menggunakan alat berat milik Pemkab Mesuji, sedangkan pelaksanaannya menggunakan tenaga kerja masyarakat sekitar yang sudah terlatih secara padat karya (cash for work). Dalam satu bulan mendapat gaji pokok Rp 1.250.000 dan gaji harian Rp 150.000. Semua pekerja dilengkapi dengan alat pengaman diri (APD) dan mendapat asuransi kesehatan, kecelakaan, dan kematian.

“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, inovasi pembangunan secara swakelola merupakan sebuah solusi yang akan terus dilakukan Pemkab Mesuji agar pembangunan dapat mencapai hasil yang maksimal dengan anggaran yang lebih efisien demi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya berharap sistem swakelola kedepan tidak hanya dilakukan di Mesuji, namun bisa diterapkan juga di daerah lain, pasti hasilnya akan luar biasa,” pungkas Khamami.


84 Jemaah Haji Tiba Kembali di Mesuji

Category : Informasi

Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Mesuji akhirnya tiba kembali di Mesuji, Jumat dini hari (21/09/2018). Jemaah haji yang berjumlah 84 orang tiba di Masjid Agung Al Muhajirin, Simpang Pematang pukul 01.00 WIB menggunakan dua unit bus.

Jemaah haji disambut oleh Bupati Mesuji Khamami, Wakil Bupati Mesuji Saply, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji Helmi, Ketua MUI Kabupaten Mesuji Khusni Fadil, Plh Kabag Kesra Rosidin, para camat, serta keluarga jemaah haji.

Dalam sambutannya, Bupati Khamami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan ibadah haji ini. Tambahnya, dia juga berpesan seluruh jemaah haji agar tetap mempertahankan kualitas ibadah selama di tanah suci dan tidak berubah sekembalinya di tanah air.

“Kita patut bersyukur pada malam hari ini, jemaah haji sudah kembali ke tanah air setelah meninggalkan keluarga, teman, dan tetangga untuk menunaikan ibadah haji selama kurang lebih 40 hari lamanya. Ini sungguh nikmat yang luar biasa bagi bapak dan ibu dapat menjalankan rukun Islam yang ke-5. Saya ucapkan selamat kembali berkumpul dengan keluarga terkasih,” ucap Khamami.


Kunjungi Mesuji, Kapolda Lampung Musnahkan Ganja dan Tebar Benih Ikan

Category : Informasi

Kapolda Lampung Irjen Pol Drs Purwadi Arianto M.Si melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Mesuji, Kamis (20/09/2018).

Kapolda beserta rombongan tiba di Mapolres Mesuji pukul 11.45 WIB dan disambut oleh Bupati Mesuji Khamami, Kapolres Mesuji AKBP Edi Purnomo, Wakil Bupati Mesuji Saply, Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amrullah, Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Rizal Fauzi, Ketua KPU Kabupaten Mesuji Saipul Anwar, Danramil 426-01/Mesuji Mayor Arm AR Chaerul,
tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala OPD, camat, dan kepala desa.

Dalam arahannya kepada jajaran Polres Mesuji, Kapolda Lampung meminta agar Kepolisian harus berperan aktif dalam arti jemput bola, serta harus dekat dengan masyarakat dan seluruh stakeholder sehingga tercipta hubungan yang harmonis.

“Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Bupati Khamami atas perhatian yang diberikan atas bantuan rumah bagi Babinkamtibmas dan Babinsa dalam rangka mendukung kelancaran tugas,” ucap Purwadi.

Pada kunjungan itu, juga dilakukan pemusnahan barang bukti ganja seberat 348 kg dari hasil Operasi Terpadu Sat Narkoba Polres Mesuji, serta penebaran 20.000 benih ikan lele bersama di kolam ikan Polres Mesuji.


Kemenkumham Buka Penerimaan 2.000 CPNS, 878 Formasi untuk Lulusan SLTA

Category : Informasi

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 42 Tahun 2018 tanggal 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membuka rekrutmen 2.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018, dimana 878 di antaranya adanya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Sekjen Kemenkumham selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS 2018, Bambang Rantam Sariwanto, dalam pengumumannya tertanggal 18 September 2018 menyebutkan, CPNS yang akan direkrut itu akan ditempatkan Unit Pusat dan Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis di sejumlah daerah di tanah air.

Adapun rincian yang jabatan dan formasi yang direkrut terdiri atas: 1. Analis Hukum (275); 2. Analis Kebijakan Ahli Pertama (12); 3. Analis Kekayaan Intelektual (17); 4. Analis Kelembagaan (4); 5. Analis Kepegawaian Ahli Pertama (124); 6. Analis Kerjasama (26); 7. Analis Kurikulum dan Pembelajaran (2); 8. Analis Laporan Hasil Pengawasan (11); 9. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (86).

10. Apoteker Ahli Pertama (1); 11. Assesor SDM (8); 12. Auditor Ahli Pertama (18); 13. Dokter Ahli Pertama (2); 14. Dosen Asisten Ahli (11); 15. Kustodian Kekayaan Negara (90); 16. Penata Keuangan (66); 17. Peneliti Ahli Pertama (12); 18. Pengelola Data (54); 19. Pengelola Gizi (2).

20. Pengelola Keuangan (144); 21. Pengelola Program dan Kegiatan (4); 22. Pengelola Tata Naskah (19); 23. Pengelola Teknologi Informasi (77); 24. Penjaga Tahanan (878); 25. Penyusun Norma, Standar, dan Kriteria (17); 26. Perawat Ahli Pertama (4); 27. Pranata Humas Ahli Pertama (11); 28. Pranata Sidik Jari (2); 29. Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (20); dan 30. Pustakawan Ahli Pertama (3).

Adapun kualifikasi pendidikan beragam mulai dari lulusan SLTA, DIII untuk sejumlah jabatan, Strata Satu (S1) dari berbagai program studi; dan Starata Dua (S2) untuk Dosen dan Asisten Dosen.

Syarat usia peserta minimal 18 tahun maksimal 33 tahun untuk lulusan D3, S1, dan S2. Sedangkan lulusan SLTA usia minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun.

Khusus untuk jabatan penjaga tahanan ada tambahan persyaratan, yaitu tinggi badan minimal 160 cm (pria), dan 155 cm (wanita).

“Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal http://sscn.bkn.go.id mulai 26 September sampai 7 Oktober 2018,” bunyi pengumuman Kemenkumham itu.

Informasi lebih lanjut mengenai pembukaan rekrutmen CPNS di Kemenkumham ini dapat dilihat di laman http://cpns.kemenkumham.go.id.

(Humas Kemenkumham/ES)