You cannot copy content of this page

21 Anggota PPK se-Mesuji untuk Pemilu 2019 Dilantik

Category : Informasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji melantik 21 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Mesuji dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019. Pelantikan dilaksanakan di Aula Pemkab Mesuji, Brabasan, Selasa (27/02/2018) oleh Ketua KPU Kabupaten Mesuji Saipul Anwar dan disaksikan Wakil Bupati Mesuji Saply.

Dalam sambutannya, Saply berpesan kepada anggota PPK agar menjalankan tugas dan wewenang untuk membantu KPU kabupaten dalam melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan.

Dia juga minta kepada anggota PPK untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga bagi calon pemilih dapat memperoleh informasi secara gamblang dan dapat menggunakan haknya dengan baik dan benar, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

“Saya berharap agar amanah yang telah diberikan kepada anggota PPK dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta selalu menjunjung tinggi integritas dan menjaga netralitas,” ucapnya.

Selain melantik anggota PPK untuk Pemilu Tahun 2019, pada kesempatan yang sama KPU Kabupaten Mesuji juga melantik sembilan orang anggota PPK dan satu orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pergantian antarwaktu (PAW) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.


Sertijab, Taufiq Widodo Resmi Jabat Camat Panca Jaya

Category : Informasi

Taufiq Widodo resmi menjabat Camat Panca Jaya menggantikan camat sebelumnya, Tusman. Serah terima jabatan (sertijab) dilaksanakan di Halaman Balai Desa Fajar Baru, Kecamatan Panca Jaya dan disaksikan oleh Bupati Mesuji Khamami, Selasa (27/02/2018).

Dalam sambutannya, Tusman mengucapkan terima kasih diberi kepercayaan selama kurang lebih dua tahun, 7 bulan, 20 hari menjabat Camat Panca Jaya.

“Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Bupati atas kepercayaan yang diberikan selama ini. Mohon maaf atas segala kekurangan selama menjabat. Ini akan menjadi kenangan dan sejarah bagi saya pribadi dan keluarga,” ucapnya.

Sementara itu, Camat Panca Jaya Taufiq Widodo mengaku siap untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh Bupati Mesuji. Menurutnya, amanah ini menjadi ujian tersendiri baginya.

“Saya mohon dukungan dari seluruh jajaran forum koordinasi Kecamatan Panca Jaya, serta akan dalam menjalankan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Bupati Khamami dalam kesempatan itu, berpesan kepada Camat Panca Jaya yang baru agar dapat meneruskan camat yang lama, yang sudah bagus agar ditingkatkan dan yang masih belum baik agar dibenahi kedepan, serta agar rajin berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Saya kasih target enam bulan, Kecamatan Panca Jaya harus lebih baik dari saat ini, harus ada perubahan. Jika tidak ada perubahan akan saya ganti, karena dia (Taufiq-red) ini sudah faham betul dengan program-program yang dijalankan Pemkab Mesuji. Saya tidak main-main dalam menempatkan ASN,” tegasnya.


Pemkab Mesuji Usulkan Sertifikasi 3.036 Bidang Tanah

Category : Informasi

Pemerintah Kabupaten Mesuji mengusulkan sebanyak 3.036 bidang tanah untuk mendapatkan sertifikat. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang untuk diikutsertakan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Pemerintah.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Mesuji, Gunarso mengatakan dari usulan yang disampaikan merupakan usulan dari camat dan kepala desa, dan disampaikan kepada BPN melalui Bagian Tapem. Lanjutnya, dari usulan yang disampaikan yang terbanyak adalah Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur sebanyak 300 bidang tanah.

Selama ini proses sertifikasi mengalami hambatan karena BPN Tulang Bawang melayani tiga kabupaten sekaligus dan personel yang terbatas sehingga penerbitan sertifikat tanah dilakukan berdasarkan dengan skala prioritas. Diharapkan tahun ini, BPN Mesuji sudah dapat beroperasi penuh sehingga dalam proses sertifikasi tanah dapat diselesaikan lebih cepat.

“Selain usulan sertifikasi 3.036 bidang tanah melalui program PTSL, Mesuji mendapat jatah sertifikasi 200 bidang tanah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui usulan dari dinas terkait. Jika dimungkinkan, rencananya penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo berbarengan dengan peresmian Jalan Tol Trans Sumatera di Mesuji. Tahun 2018 ini, Pemerintah menargetkan penerbitan sebanyak tujuh juta sertifikat tanah secara nasional,” jelasnya.


Bupati Khamami Inginkan Saluran Irigasi Ditangani secara Swakelola

Category : Informasi

Bupati Mesuji Khamami melakukan pemaparan kondisi saluran irigasi, rawa, dan sungai Kabupaten Mesuji di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) di Jakarta, Rabu (21/02/2018). Pemaparan tersebut dalam rangka tindak lanjut atas instruksi Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Mesuji pada 21 Januari 2018 lalu. Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Irigasi dan Rawa Mochammad Mazid.

Ada beberapa hal yang diharapkan dalam kesempatan itu, diantaranya normalisasi Sungai Buaya dan Sungai Mesuji, pembangunan dan rehabilitasi tanggul penangkis, pembangunan pintu air di muara saluran primer, normalisasi saluran primer, sekunder, dan tersier sampai penanganan saluran beton, Pembangunan dan rehabilitasi pintu air, serta penanganan abrasi di unit II di Desa Sidang Iso Mukti dan Sidang Sido Rahayu.

“Kami berharap penanganan saluran irigasi di Mesuji dapat dikerjakan secara swakelola. Selain menghemat anggaran, hasil yang diharapkan juga dapat maksimal. Untuk itu, saya mohon kepada Kementerian PU-PR agar memaksimalkan bantuan yang ada berupa alat-alat berat. Usulan dari kami juga disambut baik oleh Pak Menteri,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji Najmul Fikri yang ikut serta mendampingi, berharap dengan pembangunan saluran irigasi tersebut berdampak pada peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Mesuji guna mendukung kedaulatan pangan di Indonesia.

“Selain itu, dengan berfungsinya saluran irigasi, rawa, dan sungai diharapkan kejadian banjir yang melanda beberapa area permukiman dan lahan pertanian di Mesuji dapat diatasi,” ucapnya.


Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Pemkab Mesuji Wajibkan PNS Beli Beras Lokal

Category : Informasi

Pemerintah Kabupaten Mesuji membuat terobosan untuk menyejahterakan para petani di daerahnya. Melalui surat edaran nomor: 04/IV.01/MSJ/2018, Bupati Mesuji Khamami mewajibkan para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya untuk membeli dan mengkonsumsi beras lokal produksi petani Mesuji.

Bupati Khamami mengatakan edaran tersebut dilakukannya dalam rangka menjaga kestabilan harga beras di Kabupaten Mesuji, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung daya saing produk lokal Mesuji.

Selain PNS, himbauan tersebut juga diperuntukkan bagi pimpinan/anggota DPRD, kepala sekolah, guru, puskesmas, kepala desa, BPD, perangkat desa, dan staf non PNS se-Kabupaten Mesuji. Seperti diketahui, di Kabupaten Mesuji terdapat 2.201 PNS, 35 anggota DPRD, 105 kepala desa 1.098 Tenaga Honor Pemkab, 1.156 Guru honor, serta 3.580 perangkat desa, BPD, RK, RT, dan Linmas.

Dalam penyediaan stok berasnya, Pemkab Mesuji bekerjasama dengan Rice Milling Plant (RMP) Mesuji Timur. Sedangkan untuk mekanisme pembelian yaitu melalui pemotongan gaji yang dibayarkan pada minggu pertama setiap bulannya oleh bendahara masing-masing organisasi perangkat daerah dan disetorkan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mesuji.

Sesuai edaran itu, besaran ukuran beras yang dibeli bervariasi mulai dari beras ukuran 20 kg per bulan bagi bupati, wakil bupati, pimpinan/anggota DPRD, dan pejabat eselon II, serta beras ukuran 15 kg per bulan bagi pejabat eselon III. Sedangkan bagi pejabat eselon IV, kepala sekolah, guru, puskesmas, kepala desa, BPD, perangkat desa, dan staf PNS/non PNS sebesar 10 kg per bulan.

“Ini kami lakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar membuat terobosan untuk menjadikan petani di daerah dapat sejahtera. Salah satunya melalui langkah ini, kami terus mendorong petani untuk menjual beras, bukan gabah seperti selama ini dilakukan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Presiden Jokowi juga mengapresiasi langkah yang kami lakukan ini saat berkunjung ke Mesuji beberapa waktu lalu,” ucapnya, Rabu (14/02/2018).


Bantu Keluarga Tak Mampu, Pemkab Mesuji akan Bangun Rumah Desa

Category : Informasi

Pemerintah Kabupaten Mesuji pada tahun 2018 ini berencana membangun rumah desa di beberapa desa. Dikatakan Bupati Mesuji Khamami, Kamis (08/02/2018), rumah desa yang dibangun nantinya akan diperuntukkan bagi rumah tangga tidak mampu dan tidak memiliki tanah tempat tinggal, serta minimal telah bermukim selama lima tahun di desa itu.

Lanjutnya, pembangunan rumah desa menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018. Rumah desa yang dibangun berukuran 6 meter x 8 meter dengan nilai sebesar Rp 32 juta per rumah dan dibangun di atas tanah aset desa.

“Rumah desa nantinya dihuni oleh rumah tangga tersebut sampai dia mampu. Rumah desa akan menjadi aset desa dan tidak bisa dimiliki penghuninya karena khawatir kalau dihibahkan akan dijual,” jelasnya.


Rawa Jitu Utara Siap Panen 9.483 Hektare Sawah

Category : Informasi

Lahan persawahan padi di Kecamatan Rawa Jitu Utara seluas 9.483 hektare siap panen pada musim tanam rendeng ini. Panen direncanakan akan berlangsung pada pertengahan bulan Februari-Maret 2018 ini.

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji Rosidin mengatakan pada musim tanam rendeng kali ini, panen di Rawa Jitu Utara diprediksi menjadi yang terbaik sejauh ini dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini ditargetkan hasil produksi pada musim tanam rendeng di Rawa Jitu Utara sebanyak 49.311,6 ton gabah kering panen (GKP) atau sekitar 5,2 ton per hektare.

Menurutnya, hal ini terjadi karena kondisi curah hujan yang normal dan tidak adanya serangan hama dan penyakit tanaman yang menyerang, serta didukung dengan bantuan kapur pertanian yang diberikan bagi petani.

“Panen perdana Rawa Jitu Utara pada persawahan padi di Desa Sungai Buaya seluas 700 hektare pada bulan ini. Disusul pada pertengahan Maret direncanakan panen pada lahan seluas 1.600 hektare di Desa Sidang Way Puji, Sidang Kurnia Agung, Sidang Iso Mukti, dan Sidang Sido Rahayu. Pada musim tanam rendeng kali ini ditargetkan hasil produksi sebanyak 49.311,6 ton GKP,” jelas Rosidin, Rabu (07/02/2018).


Lindungi Pekerja Konstruksi, Pemkab Mesuji Keluarkan Surat Edaran

Category : Informasi

Pemerintah Kabupaten Mesuji mengeluarkan kebijakan untuk melindungi pekerja sektor jasa konstruksi. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui surat edaran Bupati Mesuji Nomor: 566/233/IV.16/MSJ/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Kewajiban Rekanan/Perusahaan/Pemberi Kerja Bidang konstruksi Mengikutsertakan Karyawan dan Pekerjanya melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji Ripriyanto, perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan amanah dari UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Lanjutnya, berdasarkan Permenaker Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Konstruksi, telah ditentukan besaran iuran (premi).

Nilai Iuran bagi pekerja usaha jasa konstruksi sebesar 0,24 Persen untuk JKK dan 0,3 Persen untuk JKM. Sedangkan, iuran bagi pekerja harian, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu jumlahnya disesuaikan dengan nilai proyek setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Untuk pertanggungan kematian mencakup santunan kematian, beasiswa pendidikan anak bagi pekerja yang meninggal dunia, sedangkan untuk kecelakaan kerja pertanggungan meliputi biaya rumah sakit, transportasi dan santunan cacat.

Edaran ini telah disosialisasikan kepada seluruh OPD yang melaksanakan pekerjaan konstruksi, PPK yang menangani pekerjaan konstruksi, Pokja ULP, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, para pelaku usaha bidang konstruksi, Gapeksi Kabupaten Mesuji, rekanan konsultan perencanaan/pengawasan, dan seluruh stakeholder terkait.

“Untuk menjamin terbayarnya iuran JKK dan JKM dari rekanan dan konsultan, Pemkab Mesuji telah mensyaratkan pembayaran iuran sebelum ditandatanganinya kontrak pekerjaan. Mudah-mudahan dengan dikeluarkannya edaran ini, tenaga kerja sektor jasa konstruksi dapat bekerja dengan aman dan nyaman, sehingga produktivitas yang ditargetkan dapat tercapai,” tambah Ripriyanto.


Pangdam II/Sriwijaya Bantu Masjid Desa DKM 500 Sak Semen

Category : Informasi

Panglima Kodam II/Sriwijaya Mayjen TNI AM. Putranto membantu pembangunan Masjid Baitul Makmur, Desa Dwi Karya Mustika (DKM), Kecamatan Mesuji Timur. Bantuan yang diberikan berupa semen sebanyak 500 sak yang diserahkan secara simbolis oleh Dandim 0426/Tulang Bawang Letkol Arm. Kus Fiandar Yusuf, Senin (05/02/2018).

Kus Fiandar mengatakan jika Masjid Baitul Makmur menjadi perhatian Pangdam II/Sriwijaya saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Mesuji beberapa waktu lalu.

“Pangdam sempat memperhatikan Masjid Baitul Makmur ini masih terbengkalai pembangunannya saat kunjungan Presiden Jokowi sehingga perlu untuk dibantu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Dwi Karya Mustika Rokhmad mengucapkan terima kasih atas bantuan Pangdam II/Sriwijaya yang diberikan.

“Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kepedulian Bapak Pangdam kepada masjid ini. Mudah-mudahan pembangunan masjid ini dapat segera selesai dan bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.


Ujung Tombak Komunikasi Pemerintah, Jubir Presiden Ajak Humas Pemda Aktif 

Category : Informasi

Komunikasi publik pemerintah menjadi perhatian utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut Juru Bicara Presiden Johan Budi, hal itu sesuai yang disampaikan oleh Presiden untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, termasuk kehumasan.

“Presiden menyampaikan tahun lalu di Bogor, agar setiap humas kementerian, lembaga dan daerah aktif mengomunikasikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. Apalagi bagi humas di pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang menjadi ujung tombak untuk berkomunikasi kepada masyarakat,” paparnya dalam Forum bertema Tantangan dan Pendekatan Komunikasi Publik di Era Digital, di Lampung, Senin (05/02/2018).
Di tengah perubahan yang berlangsung sangat cepat, Jubir Presiden mendorong kehumasan pemerintah untuk lebih kreatif, cepat dan responsif dalam membangun kepercayaan publik. “Informasi kebijakan dan program pemerintah harus disampaikan secara jelas, akurat dan tepercaya. ,” katanya.
Johan Budi menilai saat ini banyak media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. “Tools yang digunakan untuk berkomunikasi saat ini adalah melalui media sosial. Kehumasan pemerintah di era digital  harus beradaptasi dengan perubahan media agar penyebaran informasi lebih cepat.
Meskipun demikian, Jubir Presiden itu menekankan agar kemasan konten informasi yang disampaikan harus jelas dan sesuai dengan kepentingan stakeholders. “Konten yang jelas,akurat dan terpercaya  menjadi semakin penting dan stakeholders yang spesifik membutuhkan pendekatan yang spesifik juga,” terangnya.
Guna memastikan kehumasan pemerintah bisa menghasilkan informasi sesuai dengan stakeholders, Johan Budi mengingatkan agar setiap humas pemerintah mampu menetapkan tujuan komunikasi dan strategi komunikasi yang tepat.
“Pertama tetapkan dulu tujuannya, misalnya membentuk citra positif lembaga atau mendapatkan dukungan publik. Setelah itu pilih pesan dan tetapkan target stakeholders dan susun strategi komunikasinya,” paparnya seraya menyontohkan beberapa kegiatan kehumasan yang pernah dilakukannya semasa menjadi Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ubah Pendekatan Humas
Pengalaman menjadi Juru Bicara KPK, membuat Johan Budi berbagi banyak hal mengenai taktik dan pendekatan yang dilakukan. Salah satunya jika ada informasi yang berbeda dari pejabat. “Informasi yang disampaikan kadang berbeda harus dihindari. Lantas bagaimana jika hal itu terjadi, tugas humas adalah menyampaikan fakta dan kronologi yang terjadi,” tegasnya.
Secara khusus, Jubir Presiden mendorong agar setiap humas pemerintah melakukan reposisi. “Jika sampai sekarang masih ada yang memiliki image kliping koran dan berada pada posisi yang tidak penting. Itu harus diubah. Apalagi jika humas menyampaikan yang baik dan cenderung menutupi keburukan pimpinan atau lembaga. Humas harus memiliki posisi yang lebih strategis dan usulkan untuk menunjuk jubir,” katanya.
Hal itu makin penting, di tengah maraknya penggunaan media sosial dan penyebaran hoaks. Namun, dalam posisi juru bicara, Johan Budi menyarankan cara untuk melawan hoaks. “Hoaks sudah jadi bisnis, apalagi ketika musim pilkada. Tapi caranya melawan dengan berikan informasi yang akurat dan jelas,” katanya.
Posisi juru bicara, dinilai Johan Budi juga penting. “Menunjuk juru bicara bermanfaat agar media tidak bingung sehingga media gampang menghubungi dan dapat mendapatkan informasi yang tepat. Jika tidak media tersebut akan mengembangkan berita sesuai persepsi dan pemikirannya sendiri,” jelasnya.
(Biro Hubungan Masyarakat – Kementerian Komunikasi dan Informatika)