PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan, Jumat (19/07/2019) mengunjungi Kabupaten Mesuji. Kunjungan tersebut dalam rangka orientasi lapangan.

Rombongan diterima oleh Plt Bupati Mesuji di rumah dinasnya, didampingi Kapolres Mesuji AKBP Edi Purnomo, Dandim 0426/Tulang Bawang Letkol Inf. Kohir, Pj Sekretaris Daerah Indra Kusuma Wijaya, pengurus Kominda Kabupaten Mesuji, dan jajaran pejabat di lingkup Pemkab Mesuji.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Mesuji menyambut baik kedatangan Kominda Ogan Ilir di Kabupaten Mesuji dalam rangka silaturahmi dan koordinasi terkait kemajuan intelijen di kedua wilayah tersebut. Selain itu, dia juga menjelaskan kondisi Kabupaten Mesuji secara geografis, administratif, dan sosio-kultural.

“Saya ucapkan selamat datang kepada jajaran Badan Kesbangpol dan Kominda Kabupaten Ogan Ilir di Kabupaten Mesuji.
Saya menyambut baik dengan diselenggarakannya kegiatan ini karena selain mempererat silaturahmi, juga bermanfaat dalam rangka koordinasi dan mengoptimalkan kinerja komunitas intelijen daerah,” ucap Saply.

Sementara itu, dalam sambutannya mewakili Kominda Ogan Ilir dan Pemkab Ogan Ilir, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Ogan Ilir Wilson Efendi menyampaikan bahwa Kabupaten Mesuji dan Ogan Ilir memiliki banyak persamaan.

Dikatakan Wilson, Kabupaten Mesuji dan Ogan Ilir memiliki persamaan, yakni merupakan sama-sama wilayah pemekaran. Kabupaten Ogan Ilir merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2005. Saat ini Ogan Ilir merupakan wilayah penyangga dari Kota Palembang, kurang lebih berjarak 22 km jika dihitung dari Kota Indralaya.

“Pada kesempatan ini kami mohon kerjasama untuk berbagi pengalaman guna menambah wawasan dan pengetahuan bidang intelijen yang diterapkan di Mesuji untuk dapat diimplementasikan di Ogan Ilir nantinya,” jelas Wilson.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan berkoordinasi dengan Pemprov Sumatera Selatan untuk menyelesaikan konflik lahan di wilayah Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji yang terjadi pada Rabu (17/07/2019) kemarin.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim saat mengunjungi lokasi bentrok di Wilayah Kelompok Mekar Jaya Abadi Register 45, Kamis (18/07/2019), didampingi Danrem 043/Garuda Hitam Kolonel Inf. Taufiq Hanafi, Kapolres Mesuji AKBP Edi Purnomo, Dandim 0426/Tulang Bawang Letkol Inf. Kohir, dan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Indra Kusuma Wijaya.

Menurut Nunik (sapaan Chusnunia Chalim), konflik lahan di Register 45, sudah berulang kali terjadi. Untuk itu, penyelesaiannya harus melibatkan seluruh stakeholder terkait, baik secara jangka panjang dan jangka pendek.

Lanjutnya, untuk meredam agar tidak adanya konflik susulan, Pemprov Lampung akan terus menjalin komunikasi dengan unsur Forkopimda baik di tingkat Provinsi Lampung, Provinsi Sumatra Selatan, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Selain itu, Nunik juga mengajak Pemkab Mesuji dan seluruh pihak berkolaborasi dengan Pemprov Lampung untuk memikirkan bersama korban bentrokan ini, baik korban meninggal maupun yang saat ini tengah menjalani perawatan.

Dia juga meminta kepada seluruh pihak untuk turut membantu meredam suasana agar kembali kondusif pasca kejadian bentrokan ini.

“Jadi, karena beberapa korban yang meninggal merupakan warga Sumatra Selatan, maka kita akan berkoordinasi juga dengan Pemprov Sumatra Selatan, secara khusus Pemkab OKI. Ada upaya jangka pendek dan jangka panjang untuk penyelesaiannya,” ucapnya. (Humas/CS)

Plt Bupati Mesuji Saply TH meresmikan Bank BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Mesuji yang berada di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Selasa (16/07/2019).

Peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh Plt Bupati Saply didampingi Kepala BNI Kantor Wilayah Palembang Dodi Widjayanto, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Lampung Aprianus John Risnad, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Tengah Widodo, Kepala BNI Cabang Metro Mus Adral, Kepala BNI KCP Mesuji Wayan, dan beberapa pejabat di lingkup Pemkab Mesuji.

Dalam dalam kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur desa dan tenaga honorer Pemda, penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan penyerahan bantuan coorporate social resposibility (CSR) BNI, serta simulasi transaksi perbankan.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Saply menyampaikan apresiasi dan menyambut baik atas dibukanya outlet Bank BNI KCP Mesuji yang merupakan outlet pertama Bank BNI di Kabupaten Mesuji.

Dia berharap dengan adanya Kantor Cabang Pembantu ini, akan lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, khususnya bagi nasabah BNI.

“Selama ini nasabah BNI di Mesuji yang ingin bertransaksi, harus menempuh perjalanan jauh karena KCP Bank BNI yang terdekat adalah di Unit II Tulang Bawang yang jaraknya kurang lebih dua jam perjalanan dari sini, ataupun dengan memanfaatkan Agen 46 yang dimiliki BUMDes,” jelasnya.

Selain itu, dengan kehadiran outlet Bank BNI di Kabupaten Mesuji ke depan diharapkan juga mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perkembangan usaha sebagai motor penggerak perekonomian, salah satunya melalui program penyaluran kredit dan lain sebagainya.

“Semoga kehadiran Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Mesuji berdampak positif bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Mesuji dan mampu menjadi bank pilihan masyarakat di Kabupaten Mesuji,” ucap Saply.

Plt Bupati Mesuji Saply TH didampingi Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Mesuji Ny. Nelli Wati Saply menghadiri acara pembukaan Pekan Daerah (Peda) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVI Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019.

Acara dilaksanakan di Lapangan Cipta Karya, Kalianda, Lampung Selatan dan dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat mewakili Gubernur Lampung, Senin (15/7/2019).

Peda KTNA ini diikuti sekitar 1.500 peserta petani dan nelayan dari kontingen kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dan dilaksanakan mulai tanggal 14-18 Juli 2019. Pembukaan Peda KTNA diawali prosesi parade kontingen KTNA dari seluruh kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Taufik Hidayat mengatakan Peda KTNA merupakan momentum yang tepat sebagai upaya membangun komitmen bersama mewujudkan visi dan misi “Masyarakat Lampung Berjaya”.

Dia berharap melalui kegiatan ini dapat menggali potensi yang seluas-luasnya, menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan para Kontak Tani Nelayan Andalan serta menjadi motivasi dan pendorong bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan dalam upaya meningkatkan kemandirian wirausaha tani dan nelayan di Provinsi Lampung.

“Saya harap kegiatan ini dapat diikuti dengan seksama oleh para peserta KTNA untuk menggali potensi yang seluas-luasnya, menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan, serta membangun jaringan dengan semua KTNA se-Provinsi Lampung,” ucap Taufik Hidayat saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara.

Dalam acara itu, Pemerintah Provinsi Lampung secara seremoni menyerahkan bantuan program/kegiatan di lingkup pertanian untuk Kabupaten Mesuji sebesar Rp 10.075.506.000,-. Selain itu, Pemprov Lampung juga menyerahkan bantuan serupa bagi 14 kabupaten/kota lainnya dengan total bantuan sebesar Rp 84.035.913.000,-.

Sementara itu, Plt Bupati Saply menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. Dia berharap bantuan itu dapat digunakan untuk pembangunan di bidang pertanian di Kabupaten Mesuji.

“Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan Pemprov Lampung ini. Semoga dengan bantuan ini dapat lebih meningkatkan pembangunan di bidang pertanian di Kabupaten Mesuji,” kata Saply usai menerima bantuan.

Pada Peda KTNA kali ini, stan Kontingen Kabupaten Mesuji menampilkan hasil pertanian dan perkebunan, diantaranya beras petani Mesuji, jeruk chokun, jeruk siam, jeruk sate, jeruk nipis, jeruk purut, jeruk sunkist, berbagai olahan ikan asin, kerupuk ikan, terasi, kelapa pandan wangi, dan lain sebagainya.

Plt Bupati Mesuji Saply TH menjenguk Nabilatus Solihatul Faridah, seorang anak warga Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang yang sempat viral karena penyakit di wajahnya beberapa waktu lalu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek, Bandarlampung, Sabtu (14/07/2019).

Kedatangan Plt Bupati Saply ini didampingi istri Hj. Nelli Wati Saply dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Mesuji.

Dikatakan Plt Kabag Humas dan Protokol Angga Pramudita yang turut mendampingi, kehadiran Plt Bupati Saply dalam rangka kepedulian terhadap warganya dan memberikan semangat serta perhatian kepada pasien dan keluarga agar kuat dalam menghadapi musibah.

Pada kesempatan yang sama, Plt Bupati Saply juga menjenguk Muhammad Bilal Kaisar, anak warga Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur yang diduga menderita infeksi paru-paru di rumah sakit yang sama.

“Bapak Plt Bupati sangat prihatin atas apa yang telah dialami oleh dua anak warga Mesuji yang sedang berbaring sakit di RSUD Abdul Moeloek ini. Beliau telah memerintahkan kepada dinas terkait agar dapat membantu pengobatan. Pemerintah Daerah harus hadir melayani di saat masyarakat sedang mengalami musibah,” ujarnya.

Sementara itu, dijelaskan Dr. Isura, dokter yang menangani Nabilatus, pasien dirujuk ke RSUD Abdul Moeloek sejak 25 Juni 2019 dengan diduga menderita kelainan sistem darah anemia aplastik dan luka terbuka di area pipi kiri diduga karena soft tissue nekrotizing.

“Kondisi pasien dalam keadaan sadar. Luka terbuka di pipi kiri saat ini dalam perawatan tim luka. Pasien kini dirawat bersama dokter anak dan dokter bedah plastik. Sementara untuk pasien atas nama Muhammad Bilal Kaisar, seorang anak warga Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur diduga menderita infeksi paru-paru,” jelas Dr. Isura.

Pemerintah Kabupaten Mesuji menargetkan sebagai kabupaten bebas buang air besar sembarangan (BABS) atau open defecation free (ODF) pada tahun 2020 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Indra Kusuma Wijaya saat membuka acara pertemuan sinergitas dan komitmen bersama calon desa ODF di Aula Kantor Bupati Mesuji, Wiralaga Mulya, Rabu (03/07/2019).

Sejak dimulai pertama kali di Kabupaten Mesuji tahun 2017 saat deklarasi pertama desa ODF di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Mesuji Timur, hingga 2019 ini, sudah ada 16 desa di Kabupaten Mesuji yang telah mendeklarasikan diri sebagai desa ODF.

Indra Kusuma berharap dengan pertemuan yang dilaksanakan ini, mampu menyamakan persepsi dan menyelaraskan program masing-masing OPD, serta menguatkan komitmen dari desa-desa calon ODF, sehingga percepatan pencanangan deklarasi desa ODF dapat dipercepat.

“Saat ini baru terdapat 16 desa yang sudah ODF. Tahun 2019 ini, saya harap 43 desa sudah ODF dan saya targetkan tahun 2020 Kabupaten Mesuji sudah menjadi kabupaten ODF,” ucap Indra dalam sambutannya.

Lanjutnya, perjalanan untuk mewujudkan Kabupaten Mesuji menjadi kabupaten ODF secara 100% memang masih panjang, sehingga diperlukan kerjasama dan peran serta dari seluruh pihak.

Ke depan, dia berharap semakin banyak inovasi-inovasi baru, baik dari OPD terkait maupun dari masyarakat untuk menerapkan ODF di seluruh desa guna mendukung terwujudnya Kabupaten Mesuji menjadi kabupaten yang sehat.

“Namun, yang paling penting adalah komitmen dan konsistensi untuk menjaga agar warga tidak BABS, mendorong, membangun, serta kesadaran masyarakat sendiri,” pungkasnya.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 disetujui bersama DPRD Kabupaten Mesuji dan Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Ketua DPRD Mesuji Fuad Amrulloh dan Plt Bupati Mesuji Saply TH dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Mesuji, Wiralaga Mulya, Selasa (02/07/2019).

Dalam keputusan ini, dicantumkan persetujuan dewan atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 yang telah disampaikan Plt Bupati Mesuji pada paripurna sebelumnya tanggal 24 Juni 2019 lalu.

Selain juga, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. Meliputi, komposisi realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 844 miliar, belanja Rp 812 miliar, surplus Rp 31 miliar, penerimaan pembiayaan Rp 81 miliar, dan sisa lebih penggunaan anggaran Rp 113 miliar.

Sementara itu, Plt Bupati Saply menyampaikan terima kasih kepada DPRD Mesuji atas respon positifnya terhadap Raperda tersebut. 

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mesuji, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota, serta Panitia Khusus DPRD Kabupaten Mesuji atas kerjasama dan kebersamaan selama pembahasan Raperda, sehingga dapat kita sepakati bersama pada hari ini,” ungkap Saply.

Selanjutnya, pihaknya setelah Rapat Paripurna ini, akan menyampaikan Raperda ini kepada Gubernur Lampung selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

“Kita berharap proses evaluasi di Pemerintah Provinsi Lampung nanti dapat berlangsung dengan baik dan lancar, sehingga kemudian dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,” pungkasnya. 

Sebanyak 22 mahasiswa dari sejumlah fakultas di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) di Kabupaten Mesuji.

Kedatangan para mahasiswa UGM tersebut disambut oleh Plt Bupati Mesuji Saply TH didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji Rifriyanto, dan Camat Mesuji Timur Tarbin Putra di Taman Kehati, Mekar Jaya, Minggu (30/06/2019).

Turut hadir pada kesempatan itu, Plt Kepala Bappeda Irhandi Juanesvant, Plt Kepala Dinas Pertanian Rosidin, Plt Kabag Humas dan Protokol Angga Pramudita, serta Keluarga Alumni UGM (Kagama) Mesuji.

Dihadapan para mahasiswa, Saply menjelaskan selayang pandang kondisi Kabupaten Mesuji. Dia mengucapkan terima kasih kepada UGM yang telah menerjunkan mahasiswanya KKN ke Kabupaten Mesuji untuk kedua kalinya, sebagai wujud komitmen UGM dalam mendukung pembangunan bangsa.

“Pelaksanaan KKN perlu dimaknai sebagai sebuah proses pembelajaran. Dengan harapan para mahasiswa benar-benar mampu mengabdikan diri kepada masyarakat dengan turun langsung secara nyata di tengah masyarakat untuk mendidik, memberikan pemberdayaan, berbagi ilmu terkini terhadap situasi dan kondisi saat ini, serta memberikan ilmu yang didapat dari universitas,” ucapnya.

Menurutnya, peran nyata KKN-PPM UGM diharapkan dapat mendukung upaya Pemkab Mesuji dalam mengembangkan sektor dan potensi unggulan yang ada, serta mampu berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

“Kepada OPD terkait, camat, dan kepala desa, saya minta agar dapat membantu kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan KKN ini. Semoga pelaksanaan KKN ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar, serta bisa memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Mesuji,” harapnya.

Sebanyak 22 mahasiswa UGM ini akan melaksanakan KKN-PPM pada 28 Juni – 18 Agustus 2018 di Desa Tanjung Mas Makmur dan Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur dengan tema “KKN Tematik Revitalisasi Kawasan Transmigrasi di Kawasan Perkotaan Baru di Mesuji” kemitraan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VIII di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun 2019 resmi ditutup.

Upacara penutupan dilaksanakan di Auditorium Bapelkes Lampung, Hajimena, Lampung Selatan, Sabtu (29/06/2019) oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Nawawi Matni didampingi Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung Sri Wahyuni.

Dalam sambutannya, Sri Wahyuni mengatakan bahwa diklat kepemimpinan tingkat IV dilaksanakan untuk membentuk kompetensi manajerial bagi pegawai sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 20 Tahun 2015, meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.

“Sebanyak total 40 peserta dinyatakan lulus dan lima orang mendapat predikat sangat memuaskan. Diharapkan setelah diklat ini, para peserta mampu menunjukkan kinerja tinggi sebagai agen perubahan, serta semakin mampu melaksanakan tugas-tugas umum kepemerintahan dan kemasyarakatan,” jelasnya.

Sementara itu sesaat sebelum menutup diklat, Nawawi Matni menyampaikan rasa syukurnya karena seluruh peserta dapat lulus dengan predikat yang memuaskan.

Dia juga berharap kepada para peserta agar mengubah pola pikir mengikuti diklat hanya sebatas untuk lulus, melainkan harus mewujudkan proyek perubahan yang telah dirancang selama mengikuti diklat.

“Alhamdulilah seluruh peserta lulus dengan memuaskan. Meskipun diklat sudah selesai, tetapi masih ada tugas berat yang menanti bagi setiap peserta, yaitu melaksanakan proyek perubahan untuk diterapkan di satuan kerja masing-masing. Proyek perubahan harus dilaksanakan setelah diklat ini,” pesannya.

Plt Bupati Mesuji Saply TH membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) di Hotel Emersia, Bandarlampung, Jumat (28/06/2019).

Hadir pada kesempatan itu, Direktur Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Iriawan, Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung Dalman, Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Anshari, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji Sunardi.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Saply menyampaikan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan aset Desa guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini Kemendagri telah meluncurkan aplikasi Sipades guna pengelolaan aset Desa yang berpedoman pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa.

Bimtek ini menurutnya, memiliki makna strategis sebagai salah satu perwujudan pembinaan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan Sipades, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan aset Desa.

“Saya berharap melalui Bimtek ini, mampu menambah wawasan dan cakrawala berpikir bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka peningkatan kemampuan dan kapasitas diri yang akan bermuara pada pelayanan yang prima terhadap masyarakat,” harapnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perangkat desa di tujuh kecamatan dan akan berlangsung selama tiga hari mendatang. Peserta akan dibekali dengan berbagai pengetahuan dari para narasumber yang berasal dari Kemendagri, Polda Lampung, dan Kejaksaan Tinggi Lampung terkait jalannya pengelolaan aset desa.